HKTI Kritik Pola Distribusi Bantuan Pemerintah Terhadap Petani
Ketua HKTI Moeldoko dalam sebuah diskusi di Jakarta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko menilai distribusi subsidi pemerintah terhadap petani bermasalah. Pasalnya, distribusi bantuan tersebut tidak sampai ke tangan petani dengan maksimal.
"Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan subsidi benih sangat luar biasa. Namun, persoalan yang muncul ada pada distribusinya," ujar Moeldoko, dalam diskusi bertajuk 'REPUBLIK BERAS' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).
Menurut dia, kebijakan pemberian subsidi dalam hal benih dan proses awal penanaman perlu diperbaiki. Pasalnya, sejauh ini para petani belum merasakan manfaat dari subsidi secara maksimal.
"Jadi intinya lebih ke subsidi harga. Kalau memang tidak menguntungkan besar kepada petani, mungkin perlu subsidi pupuk di depan dan diberikan saat pasca panen," jelas dia.
Eks Panglima TNI ini berpendapat, selain menguntungkan para petani, pemberian subsidi di awal penanaman dan pasca panen juga bisa menekan harga beras.
"Kalau seperti itu mungkin harga bulog tidak 3700 lagi tapi 4500. Jadi lebih ke subsidi harga," pungkas Purnawirawan Jenderal TNI AD itu.
Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,326 triliun untuk mensubsidi pupuk terhadap para petani. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 8,55 juta ton pupuk dan 1 juta ton dijadikan cadangan.
Masalah subsidi juga menjadi salah satu fokus DPR dalam kasus dugaan monopoli beras yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (IBU). Menurut DPR kasus tersebut tak perlu terjadi jika pemerintah bisa jelas dalam menggulirkan subsidi ke petani. (Pon)
Baca juga berita terkait berikut ini: HKTI Apresiasi Kinerja Satgas Pangan
Bagikan
Berita Terkait
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
KAI Commuter Siapkan Gerbong Khusus untuk Petani dan Pedagang di Rute Merak - Rangkasbitung
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Menteri Amran Klaim Petani Muda Hasilkan Pendapatan Rp 20 Juta Per Bulan
Anak Petani Raih Gelar Doktor Disertasi Kupas Sistem Aplikasi SRIKANDI DPR
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Bapanas Jamin Bantuan Beras yang Didistribusikan Oktober Hingga November Aman untuk Dikonsumsi
DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras