DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Beras yang dijual pedagang di Pasar Karang Anyar, Jakarta. ANTARA/Harianto
Merahputih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan ketat terhadap distribusi beras hingga ke tangan konsumen.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara Food Station dan Satgas Pangan untuk menjaga kualitas beras sebagai tanggapan atas banyaknya keluhan dari masyarakat.
Baca juga:
Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain
Novita juga menegaskan peran strategis BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam rantai pasok pangan. Menurutnya, BUMD bukan sekadar perpanjangan tangan, melainkan mitra yang harus dibina dan diawasi langsung oleh pemerintah.
"Di dalam BUMD banyak buruh yang menggantungkan hidupnya. Pemerintah harus hadir membimbing sekaligus mengawasi, agar BUMD bisa kembali beroperasi optimal dengan tata kelola yang sehat," ujar Novita, Jumat (26/9).
Lebih jauh, ia menekankan perlunya menghubungkan perjuangan para petani di daerah dengan rantai pasok nasional demi menjamin kesejahteraan mereka.
Baca juga:
Harga Pangan Hari Ini, 25 September 2025: Beras, Cabai, Hingga Minyak Goreng Turun Drastis
Novita juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dari Rp12.500 menjadi Rp13.500.
"Kenaikan HET beras ini adalah bentuk kehadiran negara, agar petani mendapatkan harga yang pantas untuk menyejahterakan hidupnya," tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Prabowo Inginkan ASEAN Plus Tree Tingkatkan Cadangan Beras, Perkuat Respons Darurat Antarnegara
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti