Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan ketat terhadap distribusi beras hingga ke tangan konsumen.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara Food Station dan Satgas Pangan untuk menjaga kualitas beras sebagai tanggapan atas banyaknya keluhan dari masyarakat.
Baca juga:
Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain
Novita juga menegaskan peran strategis BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam rantai pasok pangan. Menurutnya, BUMD bukan sekadar perpanjangan tangan, melainkan mitra yang harus dibina dan diawasi langsung oleh pemerintah.
"Di dalam BUMD banyak buruh yang menggantungkan hidupnya. Pemerintah harus hadir membimbing sekaligus mengawasi, agar BUMD bisa kembali beroperasi optimal dengan tata kelola yang sehat," ujar Novita, Jumat (26/9).
Lebih jauh, ia menekankan perlunya menghubungkan perjuangan para petani di daerah dengan rantai pasok nasional demi menjamin kesejahteraan mereka.
Baca juga:
Harga Pangan Hari Ini, 25 September 2025: Beras, Cabai, Hingga Minyak Goreng Turun Drastis
Novita juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dari Rp12.500 menjadi Rp13.500.
"Kenaikan HET beras ini adalah bentuk kehadiran negara, agar petani mendapatkan harga yang pantas untuk menyejahterakan hidupnya," tutup dia.
