DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Beras yang dijual pedagang di Pasar Karang Anyar, Jakarta. ANTARA/Harianto
Merahputih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan ketat terhadap distribusi beras hingga ke tangan konsumen.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara Food Station dan Satgas Pangan untuk menjaga kualitas beras sebagai tanggapan atas banyaknya keluhan dari masyarakat.
Baca juga:
Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain
Novita juga menegaskan peran strategis BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam rantai pasok pangan. Menurutnya, BUMD bukan sekadar perpanjangan tangan, melainkan mitra yang harus dibina dan diawasi langsung oleh pemerintah.
"Di dalam BUMD banyak buruh yang menggantungkan hidupnya. Pemerintah harus hadir membimbing sekaligus mengawasi, agar BUMD bisa kembali beroperasi optimal dengan tata kelola yang sehat," ujar Novita, Jumat (26/9).
Lebih jauh, ia menekankan perlunya menghubungkan perjuangan para petani di daerah dengan rantai pasok nasional demi menjamin kesejahteraan mereka.
Baca juga:
Harga Pangan Hari Ini, 25 September 2025: Beras, Cabai, Hingga Minyak Goreng Turun Drastis
Novita juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dari Rp12.500 menjadi Rp13.500.
"Kenaikan HET beras ini adalah bentuk kehadiran negara, agar petani mendapatkan harga yang pantas untuk menyejahterakan hidupnya," tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Politikus Sebut Harga Pangan di Aceh Naik 100 Persen, Daya Beli Warga Juga Melemah
Harga Terbaru Komoditas Pangan 22 Desember: Cabai Hingga Bawang Merah Turun
70 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Cadangan Beras Disiapkan 120 Ribu Ton
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Begini Proyesi Produksi Beras, Jagung, Kopi dan Daging di 2026 Versi Kementan
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional