Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Oktober 2022
Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) saat meninjau posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah pekerjaan rumah menanti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Salah satunya yakni soal nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang yang tengah menanti kejelasan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Diketahui, SHGB mereka tak kunjung diperpanjang hingga berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan. Sehingga nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga kini masih terkatung-katung imbas SHGB mereka yang tak kunjung diterbitkan oleh otoritas terkait.

Baca Juga

Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, tidak Paham Politik

Menyikapi persoalan itu, anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III, Darmadi Durianto, meminta agar Heru menunjukkan keberpihakan yang konkret terhadap kepentingan para pelaku usaha dalam hal ini UMKM.

"Persoalannya yaitu SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga selesainya Anies Baswedan sebagai gubernur belum juga diperpanjang. Tentu ini problem serius," kata Darmadi kepada wartawan, Selasa (18/10).

Oleh karena itu, ia berharap agar Pj Gubernur bisa menyelesaikan problem ini dengan konkret dan mengawal persoalan ini hingga adanya kepastian hukum berupa perpanjangan SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

Sebab, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, di bawah kepemimpinan Anies, kepentingan para pelaku UMKM kurang terakomodir dengan baik.

"Ini justru jadi PR Pj Gubernur yang baru agar gaya kepemimpinan lebih konkret tidak sebatas retorika belaka," ujarnya.

Baca Juga

Heru Budi Enggan Pakai TGUPP

Berdasarkan data yang dimilikinya, Darmadi mengungkapkan, ada sekitar 3012 pedagang UMKM Tanah Abang yang masih memperjuangkan SHGB. Menurut Darmadi, SHGB penting bagi para pedagang agar usahanya memiliki legalitas dan kepastian hukum.

"Ini problem serius saya kira karena menyangkut nasib ribuan orang di dalamnya. Bayangkan jika 3012 pedagang UMKM ini terkatung-katung maka akan berdampak kemana-mana. Saya kira persoalan ini harus jadi skala prioritas Pj Gubernur yang baru," ujarnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi VI DPR RI itu meminta agar Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI segera menyelesaikan nasib pedagang Tanah Abang yang masih terkatung-katung.

"Kami meminta Pj Gubernur yang baru berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini yang sempat terhenti di jaman pemerintahan Anies. Pj Gubernur dalam menjalankan pemerintahannya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat kecil. Jangan belain mafia-mafia," tegas dia.

Bendahara Megawati Institute ini mendoakan agar Pj Gubernur DKI Jakarta mampu menyelesaikan beragam persoalan termasuk membantu nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

"Selamat buat pak Heru Budi Hartono atas jabatan barunya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Semoga beliau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Pak Heru harus sikat mafia-mafia yang halangi usaha rakyat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Alasan Heru Ngotot Buka Posko, Meski Ada di Tiap Kelurahan

#Heru Budi Hartono #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan