Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Oktober 2022
Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) saat meninjau posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah pekerjaan rumah menanti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Salah satunya yakni soal nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang yang tengah menanti kejelasan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Diketahui, SHGB mereka tak kunjung diperpanjang hingga berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan. Sehingga nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga kini masih terkatung-katung imbas SHGB mereka yang tak kunjung diterbitkan oleh otoritas terkait.

Baca Juga

Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, tidak Paham Politik

Menyikapi persoalan itu, anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III, Darmadi Durianto, meminta agar Heru menunjukkan keberpihakan yang konkret terhadap kepentingan para pelaku usaha dalam hal ini UMKM.

"Persoalannya yaitu SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga selesainya Anies Baswedan sebagai gubernur belum juga diperpanjang. Tentu ini problem serius," kata Darmadi kepada wartawan, Selasa (18/10).

Oleh karena itu, ia berharap agar Pj Gubernur bisa menyelesaikan problem ini dengan konkret dan mengawal persoalan ini hingga adanya kepastian hukum berupa perpanjangan SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

Sebab, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, di bawah kepemimpinan Anies, kepentingan para pelaku UMKM kurang terakomodir dengan baik.

"Ini justru jadi PR Pj Gubernur yang baru agar gaya kepemimpinan lebih konkret tidak sebatas retorika belaka," ujarnya.

Baca Juga

Heru Budi Enggan Pakai TGUPP

Berdasarkan data yang dimilikinya, Darmadi mengungkapkan, ada sekitar 3012 pedagang UMKM Tanah Abang yang masih memperjuangkan SHGB. Menurut Darmadi, SHGB penting bagi para pedagang agar usahanya memiliki legalitas dan kepastian hukum.

"Ini problem serius saya kira karena menyangkut nasib ribuan orang di dalamnya. Bayangkan jika 3012 pedagang UMKM ini terkatung-katung maka akan berdampak kemana-mana. Saya kira persoalan ini harus jadi skala prioritas Pj Gubernur yang baru," ujarnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi VI DPR RI itu meminta agar Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI segera menyelesaikan nasib pedagang Tanah Abang yang masih terkatung-katung.

"Kami meminta Pj Gubernur yang baru berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini yang sempat terhenti di jaman pemerintahan Anies. Pj Gubernur dalam menjalankan pemerintahannya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat kecil. Jangan belain mafia-mafia," tegas dia.

Bendahara Megawati Institute ini mendoakan agar Pj Gubernur DKI Jakarta mampu menyelesaikan beragam persoalan termasuk membantu nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

"Selamat buat pak Heru Budi Hartono atas jabatan barunya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Semoga beliau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Pak Heru harus sikat mafia-mafia yang halangi usaha rakyat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Alasan Heru Ngotot Buka Posko, Meski Ada di Tiap Kelurahan

#Heru Budi Hartono #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Bagikan