Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang
                Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) saat meninjau posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Sejumlah pekerjaan rumah menanti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Salah satunya yakni soal nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang yang tengah menanti kejelasan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Diketahui, SHGB mereka tak kunjung diperpanjang hingga berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan. Sehingga nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga kini masih terkatung-katung imbas SHGB mereka yang tak kunjung diterbitkan oleh otoritas terkait.
Baca Juga
Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, tidak Paham Politik
Menyikapi persoalan itu, anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III, Darmadi Durianto, meminta agar Heru menunjukkan keberpihakan yang konkret terhadap kepentingan para pelaku usaha dalam hal ini UMKM.
"Persoalannya yaitu SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga selesainya Anies Baswedan sebagai gubernur belum juga diperpanjang. Tentu ini problem serius," kata Darmadi kepada wartawan, Selasa (18/10).
Oleh karena itu, ia berharap agar Pj Gubernur bisa menyelesaikan problem ini dengan konkret dan mengawal persoalan ini hingga adanya kepastian hukum berupa perpanjangan SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.
Sebab, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, di bawah kepemimpinan Anies, kepentingan para pelaku UMKM kurang terakomodir dengan baik.
"Ini justru jadi PR Pj Gubernur yang baru agar gaya kepemimpinan lebih konkret tidak sebatas retorika belaka," ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan data yang dimilikinya, Darmadi mengungkapkan, ada sekitar 3012 pedagang UMKM Tanah Abang yang masih memperjuangkan SHGB. Menurut Darmadi, SHGB penting bagi para pedagang agar usahanya memiliki legalitas dan kepastian hukum.
"Ini problem serius saya kira karena menyangkut nasib ribuan orang di dalamnya. Bayangkan jika 3012 pedagang UMKM ini terkatung-katung maka akan berdampak kemana-mana. Saya kira persoalan ini harus jadi skala prioritas Pj Gubernur yang baru," ujarnya.
Lebih lanjut Anggota Komisi VI DPR RI itu meminta agar Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI segera menyelesaikan nasib pedagang Tanah Abang yang masih terkatung-katung.
"Kami meminta Pj Gubernur yang baru berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini yang sempat terhenti di jaman pemerintahan Anies. Pj Gubernur dalam menjalankan pemerintahannya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat kecil. Jangan belain mafia-mafia," tegas dia.
Bendahara Megawati Institute ini mendoakan agar Pj Gubernur DKI Jakarta mampu menyelesaikan beragam persoalan termasuk membantu nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.
"Selamat buat pak Heru Budi Hartono atas jabatan barunya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Semoga beliau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Pak Heru harus sikat mafia-mafia yang halangi usaha rakyat," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
                      Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
                      Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
                      Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
                      Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
                      PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
                      PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
                      Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
                      Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
                      Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad