Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Oktober 2022
Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) saat meninjau posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah pekerjaan rumah menanti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Salah satunya yakni soal nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang yang tengah menanti kejelasan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Diketahui, SHGB mereka tak kunjung diperpanjang hingga berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan. Sehingga nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga kini masih terkatung-katung imbas SHGB mereka yang tak kunjung diterbitkan oleh otoritas terkait.

Baca Juga

Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, tidak Paham Politik

Menyikapi persoalan itu, anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III, Darmadi Durianto, meminta agar Heru menunjukkan keberpihakan yang konkret terhadap kepentingan para pelaku usaha dalam hal ini UMKM.

"Persoalannya yaitu SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga selesainya Anies Baswedan sebagai gubernur belum juga diperpanjang. Tentu ini problem serius," kata Darmadi kepada wartawan, Selasa (18/10).

Oleh karena itu, ia berharap agar Pj Gubernur bisa menyelesaikan problem ini dengan konkret dan mengawal persoalan ini hingga adanya kepastian hukum berupa perpanjangan SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

Sebab, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, di bawah kepemimpinan Anies, kepentingan para pelaku UMKM kurang terakomodir dengan baik.

"Ini justru jadi PR Pj Gubernur yang baru agar gaya kepemimpinan lebih konkret tidak sebatas retorika belaka," ujarnya.

Baca Juga

Heru Budi Enggan Pakai TGUPP

Berdasarkan data yang dimilikinya, Darmadi mengungkapkan, ada sekitar 3012 pedagang UMKM Tanah Abang yang masih memperjuangkan SHGB. Menurut Darmadi, SHGB penting bagi para pedagang agar usahanya memiliki legalitas dan kepastian hukum.

"Ini problem serius saya kira karena menyangkut nasib ribuan orang di dalamnya. Bayangkan jika 3012 pedagang UMKM ini terkatung-katung maka akan berdampak kemana-mana. Saya kira persoalan ini harus jadi skala prioritas Pj Gubernur yang baru," ujarnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi VI DPR RI itu meminta agar Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI segera menyelesaikan nasib pedagang Tanah Abang yang masih terkatung-katung.

"Kami meminta Pj Gubernur yang baru berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini yang sempat terhenti di jaman pemerintahan Anies. Pj Gubernur dalam menjalankan pemerintahannya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat kecil. Jangan belain mafia-mafia," tegas dia.

Bendahara Megawati Institute ini mendoakan agar Pj Gubernur DKI Jakarta mampu menyelesaikan beragam persoalan termasuk membantu nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

"Selamat buat pak Heru Budi Hartono atas jabatan barunya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Semoga beliau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Pak Heru harus sikat mafia-mafia yang halangi usaha rakyat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Alasan Heru Ngotot Buka Posko, Meski Ada di Tiap Kelurahan

#Heru Budi Hartono #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Bagikan