Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Oktober 2022
Heru Budi Diminta Selesaikan Persoalan SHGB Pedagang Pasar Tanah Abang

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) saat meninjau posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah pekerjaan rumah menanti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Salah satunya yakni soal nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang yang tengah menanti kejelasan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Diketahui, SHGB mereka tak kunjung diperpanjang hingga berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan. Sehingga nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga kini masih terkatung-katung imbas SHGB mereka yang tak kunjung diterbitkan oleh otoritas terkait.

Baca Juga

Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, tidak Paham Politik

Menyikapi persoalan itu, anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III, Darmadi Durianto, meminta agar Heru menunjukkan keberpihakan yang konkret terhadap kepentingan para pelaku usaha dalam hal ini UMKM.

"Persoalannya yaitu SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang hingga selesainya Anies Baswedan sebagai gubernur belum juga diperpanjang. Tentu ini problem serius," kata Darmadi kepada wartawan, Selasa (18/10).

Oleh karena itu, ia berharap agar Pj Gubernur bisa menyelesaikan problem ini dengan konkret dan mengawal persoalan ini hingga adanya kepastian hukum berupa perpanjangan SHGB milik ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

Sebab, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, di bawah kepemimpinan Anies, kepentingan para pelaku UMKM kurang terakomodir dengan baik.

"Ini justru jadi PR Pj Gubernur yang baru agar gaya kepemimpinan lebih konkret tidak sebatas retorika belaka," ujarnya.

Baca Juga

Heru Budi Enggan Pakai TGUPP

Berdasarkan data yang dimilikinya, Darmadi mengungkapkan, ada sekitar 3012 pedagang UMKM Tanah Abang yang masih memperjuangkan SHGB. Menurut Darmadi, SHGB penting bagi para pedagang agar usahanya memiliki legalitas dan kepastian hukum.

"Ini problem serius saya kira karena menyangkut nasib ribuan orang di dalamnya. Bayangkan jika 3012 pedagang UMKM ini terkatung-katung maka akan berdampak kemana-mana. Saya kira persoalan ini harus jadi skala prioritas Pj Gubernur yang baru," ujarnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi VI DPR RI itu meminta agar Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI segera menyelesaikan nasib pedagang Tanah Abang yang masih terkatung-katung.

"Kami meminta Pj Gubernur yang baru berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini yang sempat terhenti di jaman pemerintahan Anies. Pj Gubernur dalam menjalankan pemerintahannya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat kecil. Jangan belain mafia-mafia," tegas dia.

Bendahara Megawati Institute ini mendoakan agar Pj Gubernur DKI Jakarta mampu menyelesaikan beragam persoalan termasuk membantu nasib ribuan pedagang UMKM Pasar Tanah Abang.

"Selamat buat pak Heru Budi Hartono atas jabatan barunya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Semoga beliau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Pak Heru harus sikat mafia-mafia yang halangi usaha rakyat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Alasan Heru Ngotot Buka Posko, Meski Ada di Tiap Kelurahan

#Heru Budi Hartono #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan