Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Alasan Heru Ngotot Buka Posko, Meski Ada di Tiap Kelurahan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 18 Oktober 2022
Alasan Heru Ngotot Buka Posko, Meski Ada di Tiap Kelurahan

Warga mengadukan sejumlah persoalan melalui posko layanan pengaduan masyarakat di Balai Kota Jakarta. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta kembali membuka posko pengaduan bagi warga di Balai Kota pasca Heru Budi Hartono mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur.

Sampai hari ini Selasa (18/10) atau hari kedua pasca Heru menjabat, sudah ada tujuh warga yang melapor ke meja pengaduan. Mereka yang mengadu berasal dari kota administrasi Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Rapat Paripurna DPRD DKI, Fraksi PKS Minta Pj Heru Bersikap Netral

Posko pengaduan sendiri beroperasi sejak pukul 08.00 sampai dengan 09.30 WIB. Tak cuma tatap muka, Pemerintah DKI juga menerima aduan melalui aplikasi JAKI.

Heru tegaskan, dirinya tak mempemasalahkan dihidupkan lagi meja pengaduan di Balai Kota, meski telah dibuka juga posko pengaduan di tiap wilayah administrasi dan aplikasi JAKI.

Heru perpandangan, sisi lain bila warga datang langsung mengadu ke Balai Kota, mereka bisa lihat langsung kantor gubernur atau pejabatnya bekerja di tingkat provinsi.

"Mereka ingin secara fisik datang, gapapa juga. Lewat aplikasi silakan, atau yang mau sambil ke balai kota, lihat-lihat balai kota," urai Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Kepala Sekretariat Presiden ini menuturkan, Pemerintah DKI akan permudah masyarakat untuk mengaduk keluhan, bisa melalui datang langsung ke Balai Kota dan bisa lewat aplikasi JAKI.

Bukti laporan warga di Posko Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Itu kan pilihan. Pengaduan melalui elektronik juga bagus, sederhana ya," paparnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, pihaknya akan mengaktifkan kembali posko pengaduan bagi warga di Balai Kota DKI.

Meja pengaduan sempat dibuka di Balai Kota DKI Jakarta di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Heru menuturkan, nantinya posko pengaduan ini akan dijaga secara bergantian dari unsur pegawai Pemprov DKI dan pegawai dari Pemerintah Kota (Pemkot).

"Insya Allah (buka kembali posko pengaduan) begitu, besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DK. Nanti ada poin-poin misalnya pak sekda asisten, saya minta perwakilan dari walikota, kan asisten ada 3 setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga," kata Heru usai mengikuti prosesi pelantikan Pj Gubernur di Kemendagri, Senin (17/10). (Asp)

Baca Juga:

Rapat Paripurna DPRD DKI, Fraksi PKS Minta Pj Heru Bersikap Netral

#Heru Budi Hartono #Plt Gubernur DKi #Gubernur DKI Jakarta #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Pramono Minta Mal yang Pasang Pagar Tinggi Dibongkar, Yakinkan Jakarta Aman
Pemerintah DKI bersama aparat keamanan menjamin Jakarta tetap aman dan nyaman untuk semua masyarakat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
Presiden Pramono Minta Mal yang Pasang Pagar Tinggi Dibongkar, Yakinkan Jakarta Aman
Indonesia
Jakarta Jalin Kerja Sama Kebudayaan dengan Daerah Aglomerasi
Kolaborasi ini bertujuan melestarikan budaya Betawi, memperluas pertukaran budaya antardaerah, serta menyiapkan program bersama menuju 500 tahun Jakarta pada 2027.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
Jakarta Jalin Kerja Sama Kebudayaan dengan Daerah Aglomerasi
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
5 Tersangka Peredaran Obat Keras Ilegal di Tanah Abang Dijerat UU Kesehatan, Polisi Sita Duit Rp 140 Juta
Polisi juga menyita barang bukti berupa 575.200 butir obat keras daftar G yang terdiri atas Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, serta tablet putih berlogo 'Y'.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
5 Tersangka Peredaran Obat Keras Ilegal di Tanah Abang Dijerat UU Kesehatan, Polisi Sita Duit Rp 140 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Siap Lakukan Hujan Buatan Hadapi Kemarau Panjang
Saat ini wilayah Jakarta sudah tidak hujan selama hampir tiga pekan.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Pemprov DKI Siap Lakukan Hujan Buatan Hadapi Kemarau Panjang
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Career Fest di GOR Ciracas Hari ini, Buka 2.000 Lowongan Pekerjaan
Sebanyak 37 perusahaan ambil bagian dalam bursa lowongan kerja yang berlangsung hingga Rabu (29/7) ini.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Pemprov DKI Gelar Career Fest di GOR Ciracas Hari ini, Buka 2.000 Lowongan Pekerjaan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Tak Terprovokasi, Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu Suku
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bentrokan di Matraman tidak boleh dikaitkan dengan isu suku atau etnis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Tak Terprovokasi, Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu Suku
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu Seskab Teddy, Bahas Penguatan Pengembangan MRT hingga LRT
Momen tersebut menjadi istimewa mengingat Pramono Anung pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada periode 2015-2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Gubernur Pramono Bertemu Seskab Teddy, Bahas Penguatan Pengembangan MRT hingga LRT
Indonesia
Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan
Konflik horizontal yang tidak segera ditangani berpotensi memicu aksi balas dendam, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak rasa aman warga, hingga menimbulkan kerugian ekonomi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan
Bagikan