Rapat Paripurna DPRD DKI, Fraksi PKS Minta Pj Heru Bersikap Netral

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Oktober 2022
Rapat Paripurna DPRD DKI, Fraksi PKS Minta Pj Heru Bersikap Netral

Rapat paripurna (rapur) di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Di hari pertama mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono langsung menghadiri rapat paripurna (rapur) di gedung DPRD, Senin (17/10).

Terdapat dua agenda yang dihadiri Heru, pertama rapur soal pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Lalu, Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sebelum menyampaikan pandangan, Heru Budi mendapat ucapan selamat dari seluruh jajaran pimpinan dan juga anggota DPRD DKI Jakarta, atas terpilihnya beliau sebagai Pj Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan.

Baca Juga:

Heru Budi Enggan Pakai TGUPP

"Sebelum kita mulai sidang paripurna ini, mari kita berikan ucapan selamat kepada Bapak Heru Budi Hartono yang kembali ke DKI Jakarta, dan sekarang menjadi penjabat Gubernur DKI," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat tersebut.

Namun di tengah-tengah rapur, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Suhud Alynudin melayangkan interupsi.

Ada tiga poin yang disampaikan Suhud dalam interupsi tersebut. Pertama ia berharap Pj Heru bisa menjaga keharmonisan warga Jakarta, pasca-Pemilu 2017 lalu.

"Pj Gubernur bisa menjaga harmoni di Jakarta, yang lima tahun ini DKI jauh dari kegaduhannya dan saya harap bisa dipertahankan," paparnya.

Baca Juga:

Heru Budi Buka Kembali Posko Pengaduan di Balai Kota

Hal yang paling penting, kata dia, Pj Gubernur Heru Budi harus bersikap netral dalam perpolitikan Jakarta. Memang diketahui, Pj Heru dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal netralitas, kita sama-sama tahu bahwa pj gubernur dipilih oleh presiden, namun demikian, saya harap Saudara (Heru) bisa menjaga netralitas dan demokratisasi di DKI Jakarta," urainya.

"Ketiga melanjutkan dan menjaga hal positif yang telah terbangun dalam lima tahun ini," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi akan Bertemu Menteri PUPR Bahas Persoalan Banjir

#Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Jakarta jadi kota ke-17 dengan transportasi publik terbaik dunia versi survey Time Out 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Bagikan