Rapat Paripurna DPRD DKI, Fraksi PKS Minta Pj Heru Bersikap Netral

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Oktober 2022
Rapat Paripurna DPRD DKI, Fraksi PKS Minta Pj Heru Bersikap Netral

Rapat paripurna (rapur) di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Di hari pertama mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono langsung menghadiri rapat paripurna (rapur) di gedung DPRD, Senin (17/10).

Terdapat dua agenda yang dihadiri Heru, pertama rapur soal pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Lalu, Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sebelum menyampaikan pandangan, Heru Budi mendapat ucapan selamat dari seluruh jajaran pimpinan dan juga anggota DPRD DKI Jakarta, atas terpilihnya beliau sebagai Pj Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan.

Baca Juga:

Heru Budi Enggan Pakai TGUPP

"Sebelum kita mulai sidang paripurna ini, mari kita berikan ucapan selamat kepada Bapak Heru Budi Hartono yang kembali ke DKI Jakarta, dan sekarang menjadi penjabat Gubernur DKI," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat tersebut.

Namun di tengah-tengah rapur, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Suhud Alynudin melayangkan interupsi.

Ada tiga poin yang disampaikan Suhud dalam interupsi tersebut. Pertama ia berharap Pj Heru bisa menjaga keharmonisan warga Jakarta, pasca-Pemilu 2017 lalu.

"Pj Gubernur bisa menjaga harmoni di Jakarta, yang lima tahun ini DKI jauh dari kegaduhannya dan saya harap bisa dipertahankan," paparnya.

Baca Juga:

Heru Budi Buka Kembali Posko Pengaduan di Balai Kota

Hal yang paling penting, kata dia, Pj Gubernur Heru Budi harus bersikap netral dalam perpolitikan Jakarta. Memang diketahui, Pj Heru dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal netralitas, kita sama-sama tahu bahwa pj gubernur dipilih oleh presiden, namun demikian, saya harap Saudara (Heru) bisa menjaga netralitas dan demokratisasi di DKI Jakarta," urainya.

"Ketiga melanjutkan dan menjaga hal positif yang telah terbangun dalam lima tahun ini," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi akan Bertemu Menteri PUPR Bahas Persoalan Banjir

#Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah DKI bertanggung jawab atas korban yang tertimpa pohon tumbang ketika Jakarta diguyur hujan.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Bakar Semangat Atlet Muda, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Juara di POPNAS dan PEPARPENAS 2025
Gubernur Jakarta melepas Kontingen DKI Jakarta yang akan berlaga pada POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Bakar Semangat Atlet Muda, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Juara di POPNAS dan PEPARPENAS 2025
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Jakarta Running Festival akan berlangsung pada pada 25 - 26 Oktober 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Indonesia
Pramono Anung Akui Jakarta Krisis Lahan Pemakaman, Minta TPU Baru Segera Dibuka
Pramono telah memerintahkan Distamhut DKI Jakarta untuk mencari lahan baru yang bisa dijadikan TPU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Akui Jakarta Krisis Lahan Pemakaman, Minta TPU Baru Segera Dibuka
Bagikan