Golkar-NasDem Mau Naikkan PT, PDIP Berpegang Hasil Kongres dan Rakernas
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Partai Golkar dan Partai NasDem mengusulkan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 7 persen pada Pemilu 2024. Angka itu akan diusulkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Angka itu naik tiga persen dari Pemilu 2019 sebesar 4 persen.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya sejauh ini berpegang pada keputusan Kongres V PDIP di Bali 2019, dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta 2020 bahwa PT 5 persen berjenjang ke bawah. Maksudnya 5 persen untuk DPR RI, 4 persen DPRD provinsi, dan 3 persen DPRD kota.
Baca Juga:
"Sesuai keputusan kongres yang diperkuat dalam rakernas, PDIP mengusulkan PT 5 persen, tetapi berjenjang ke bawah," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rakerda I DPD PDIP Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).
Namun demikian, Hasto mengatakan PDIP tetap memerhatikan dan menghargai Partai Golkar dan Partai Nasdem yang ingin menaikkan angka PT menjadi 7 persen.
"Karena Golkar dan Nasdem mengusulkan 7 persen, kami juga harus memerhatikan bagaimana musyawarah guna membangun demokrasi yang lebih sehat," paparnya.
Baca Juga:
Hasto beralasan, di era banyaknya partai politik sekarang ini, diperlukan pula multipartai yang sederhana. "Ini dalam rangka penguatan sistem presidensial itu sendiri," kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, sejumlah partai telah menyampaikan aneka reaksi atas keputusan Golkar dan Nasdem tersebut.(Pon)
Baca Juga:
Gerindra Belum Bersikap Soal Ambang Batas 'Parliamentary Treshold'
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat