Golkar-NasDem Mau Naikkan PT, PDIP Berpegang Hasil Kongres dan Rakernas

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Maret 2020
 Golkar-NasDem Mau Naikkan PT, PDIP Berpegang Hasil Kongres dan Rakernas

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Golkar dan Partai NasDem mengusulkan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 7 persen pada Pemilu 2024. Angka itu akan diusulkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Angka itu naik tiga persen dari Pemilu 2019 sebesar 4 persen.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya sejauh ini berpegang pada keputusan Kongres V PDIP di Bali 2019, dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta 2020 bahwa PT 5 persen berjenjang ke bawah. Maksudnya 5 persen untuk DPR RI, 4 persen DPRD provinsi, dan 3 persen DPRD kota.

Baca Juga:

Berat Buat PBB, Yusril Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen

"Sesuai keputusan kongres yang diperkuat dalam rakernas, PDIP mengusulkan PT 5 persen, tetapi berjenjang ke bawah," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rakerda I DPD PDIP Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

PDIP tolak ambang batas parlemen 7 persen
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tegaskan partainya berpatok pada hasil kongres terkait angka ambang batas parlemen (MP/Ponco Sulaksono)

Namun demikian, Hasto mengatakan PDIP tetap memerhatikan dan menghargai Partai Golkar dan Partai Nasdem yang ingin menaikkan angka PT menjadi 7 persen.

"Karena Golkar dan Nasdem mengusulkan 7 persen, kami juga harus memerhatikan bagaimana musyawarah guna membangun demokrasi yang lebih sehat," paparnya.

Baca Juga:

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

Hasto beralasan, di era banyaknya partai politik sekarang ini, diperlukan pula multipartai yang sederhana. "Ini dalam rangka penguatan sistem presidensial itu sendiri," kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, sejumlah partai telah menyampaikan aneka reaksi atas keputusan Golkar dan Nasdem tersebut.(Pon)

Baca Juga:

Gerindra Belum Bersikap Soal Ambang Batas 'Parliamentary Treshold'

#Electoral Threshold #PDIP #Hasto Kristiyanto #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan