Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 08 November 2019
 Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Sekelompok warga yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara demo di Balai Kota Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sejumlah sekelompok warga yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara menggeruduk kantor Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Kedatangan mereka untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan mempublikasikan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Buka Suara Terkait Anggaran Siluman di KUA PPAS

"Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di depan halaman Balai Kota, Jumat (8/11).

Laman apbd dki jakarta tak bisa diakses publik
Halaman muka apbd.jakarta.go.id (apbd.jakarta.go.id)

Siska menduga keputusan Gubernur Anies tak mengunggah dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal anggaran-anggaran yang janggal di dalam KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020.

"Kami duga denga tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," jelas dia.

Siska menuturkan, permintaan itu dilancarkan berdasarkan temuan beberapa mata anggaran yang dirasa tak masuk akal seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar.

Kemudian alat tulis kantor seperti bolpoin yang dianggarkan sebesar Rp 123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp 12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," tutupnya.

Baca Juga:

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf KUA-PPAS bakal dibuka untuk publik bila eksekutif dan legislatif sudah merampungkan pembahasan.

"Ntar belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

#APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Gubernur DKI Pramono Anung beri PT Adhi Karya waktu sebulan untuk bongkar tiang monorel mangkrak di Rasuna Said dan Asia Afrika. Jika tidak, DKI turun tangan Januari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Indonesia
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Gubernur DKI Pramono Anung membantah isu rumah sakit di Cempaka Putih menolak warga Baduy korban begal. Ia sebut insiden itu hanya kesalahpahaman bahasa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Indonesia
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah DKI bertanggung jawab atas korban yang tertimpa pohon tumbang ketika Jakarta diguyur hujan.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Bakar Semangat Atlet Muda, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Juara di POPNAS dan PEPARPENAS 2025
Gubernur Jakarta melepas Kontingen DKI Jakarta yang akan berlaga pada POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Bakar Semangat Atlet Muda, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Juara di POPNAS dan PEPARPENAS 2025
Indonesia
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Jakarta Running Festival akan berlangsung pada pada 25 - 26 Oktober 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Indonesia
Pramono Anung Akui Jakarta Krisis Lahan Pemakaman, Minta TPU Baru Segera Dibuka
Pramono telah memerintahkan Distamhut DKI Jakarta untuk mencari lahan baru yang bisa dijadikan TPU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Akui Jakarta Krisis Lahan Pemakaman, Minta TPU Baru Segera Dibuka
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan