Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 08 November 2019
 Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Sekelompok warga yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara demo di Balai Kota Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sejumlah sekelompok warga yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara menggeruduk kantor Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Kedatangan mereka untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan mempublikasikan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Buka Suara Terkait Anggaran Siluman di KUA PPAS

"Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di depan halaman Balai Kota, Jumat (8/11).

Laman apbd dki jakarta tak bisa diakses publik
Halaman muka apbd.jakarta.go.id (apbd.jakarta.go.id)

Siska menduga keputusan Gubernur Anies tak mengunggah dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal anggaran-anggaran yang janggal di dalam KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020.

"Kami duga denga tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," jelas dia.

Siska menuturkan, permintaan itu dilancarkan berdasarkan temuan beberapa mata anggaran yang dirasa tak masuk akal seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar.

Kemudian alat tulis kantor seperti bolpoin yang dianggarkan sebesar Rp 123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp 12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," tutupnya.

Baca Juga:

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf KUA-PPAS bakal dibuka untuk publik bila eksekutif dan legislatif sudah merampungkan pembahasan.

"Ntar belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

#APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Program pendidikan bagi lansia ini terselenggara melalui kerja sama Pemprov DKI dengan Universitas Respati Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Dua pemuda yang dikira hilang saat demo di Jakarta kini telah kembali ke keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Indonesia
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Wisuda Akbar Sekolah Lansia SPP adalah bentuk penghargaan sekaligus pengakuan nyata terhadap para lansia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Indonesia
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Pemprov DKI berkomitmen menjadikan RSUD Budi Asih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya di Jakarta dengan fasilitas dan layanan prima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Pramono melalui Pemprov DKI berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui berbagai program.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Indonesia
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Jika terbukti efektif mengurai kemacetan, kebijakan jalur gratis Tol Fatmawati 2 akan diperpanjang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Bagikan