Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 31 Oktober 2021
Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas

Ketua KPK Firli Bahuri menabuh bedug bass bersama grup musik angklung di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel mewah menuai kontroversi. Pasalnya, lembaga antirasuah itu juga mengadakan kegiatan lain yang tak perlu.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kegiatan itu menandakan KPK seperti kehilangan etika dan sensitifitas.

Baca Juga

Kasus Tanah Munjul, KPK Dalami Keterlibatan Boy Sadikin dan Enam Legislator DKI

"Karena basis tertinggi KPK itu pada norma etika publik dan sensitifitas atas situasi yang tengah di alami oleh masyarakat," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (31/10).

Ray menuturkan, raker di hotel bintang lima dan di luar kota, seolah menyasar soal etika dan sensitifitas yang terlihat makin redup di lingkaran institusi KPK.

Ia melihat, sejumlah kritik publik atas kegiatan itu disikapi dengan sekedar menunjukan aturan yang tidak dilanggar.

"Ini memperlihatkan kualitas moral, etika dan sensitifitas yang merosot di lingkaran KPK," jelas Ray.

Ray berpendapat, KPK seperti turun kelas menjadi lembaga biasa. Seperti lembaga lain yang menghabiskan dana dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak terlalu relevan.

"Tentu sangat disayangkan. Berbagai kualitas moral, etika, disiplin yang selama ini terpelihara di lingkaran KPK, akhir-akhir ini seperti mengalami pemerosotan menjadi layaknya institusi negara lain," imbuh Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

Ray meyakini, berbagai kontroversi yang makin terlihat biasa terjadi di lingkaran KPK ini makin meyakinkan bahwa revisi UU KPK jelas bertujuan menjadikan KPK sebagai lembaga biasa saja.

"Bukan memperkuatnya, tapi justru melemahkanya," tutup Ray seraya berharap KPK tak melakukan tindakan yang bisa memicu kontroversi ini.

Seperti diketahui, KPK mengadakan raker 27-29 Oktober di hotel bintang 5 Sheraton Mustika Yogyakarta. Rangkaian acara raker termasuk berwisata dengan gowes dan menyewa rumah makan ternama di Jogja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianta Harefa mengatakan, anggaran yang digunakan lembaga antirasuah itu untuk menggelar raker di hotel mewah bintang lima tersebut masih sesuai dengan standar biaya umum (SBU).

"Masih sesuai dengan SBU, SBU-nya di Yogyakarta itu satu orang Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Paket meeting ya, SBU-nya di Yogyakarta itu segitu. Kita ikutin itu," kata Cahya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, raker pada periode ini berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Periode sebelumnya, lanjutnya, setiap satuan kerja, biro, direktorat menyelenggarakan raker sendiri-sendiri.

"Dulu itu periode sebelumnya bukan seluruh organisasi. Jadi bukan seolah-olah hal yang baru," kata dia.

Pada periode ini seluruh satuan kerja raker digabung menjadi satu. Dengan cara ini menurut dia dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh KPK. (Knu)

Baca Juga

Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

#Ray Rangkuti #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
Sugiri memiliki pola khas dalam menerima uang suap
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
Indonesia
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Skema korupsi berlapis melibatkan Sekda, Dirut RSUD, hingga adik kandung, dengan total uang haram mencapai miliaran rupiah.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Indonesia
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
Total dana haram mencapai Rp 2,6 Miliar. Simak rinciannya
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta
Petugas menunjukan barang bukti uang senilai Rp500 juta, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Didik Setiawan - Minggu, 09 November 2025
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tersangka Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono
Tersangka dugaan Korupsi Jabatan RSUD, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua kanan), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (kedua kiri), Direktur RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (kiri) dan pihak swasta rekanan RSUD Harjono Ponorogo Sucipto (kanan) saat Konferensi Pers penetapan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (9/11/2028).
Didik Setiawan - Minggu, 09 November 2025
KPK Resmi Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tersangka Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Berita Foto
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat tiba untuk menjalani pemeriksaan usai terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh petugas KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 08 November 2025
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Indonesia
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
Bupati Ponorogo tiba di Gedung KPK, Sabtu (8/11) pagi. Ia enggan berkomentar soal promosi jabatan.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
Indonesia
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK belum membeberkan pihak lain yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
Salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap itu ialah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
Bagikan