Ganjar Minta Antar Pendukung Capres tidak Saling Ejek

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 31 Oktober 2022
Ganjar Minta Antar Pendukung Capres tidak Saling Ejek

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tagar #MegaDikudeta sempat trending di media sosial Twitter pada Kamis (27/10).

Tagar tersebut muncul usai Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi soal calon presiden (capres) 2024

Baca Juga

PAN Nilai Pasangan Ganjar-Ridwan Kamil Sangat Layak

Terkait hal tersebut, Ganjar meminta para pendukung untuk tidak saling menjelek-jelekan orang lain.

"Saya ini lebih suka jika kontestasi politik yang berlangsung memberikan edukasi dan tidak membikin tambah panas," kata Ganjar usai menghadiri penutupan Festival Pelajar Nusantara di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (31/10).

Baca Juga

Kader PPP Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres 2024

Ia menegaskan agar antar pendukung saling menghargai dan tidak saling ejek. Dengan demikian kontestasi politik bisa bikin adem.

"Antar pendukung jangan menjelek-jelekan orang. Jangan menjelek-jelekan tokoh atau partai, lembaga itu saja," tegasnya

Ditanya soal Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang mendapatkan sanksi teguran keras dan terakhir dari DPP PDIP usai mendukung dirinya capres 2024, Ganjar mengatakan jika Rudy sudah memberikan jawaban soal itu.

Kemudian soal Dewan Kolonel yang belum dipanggil dan diberikan sanksi DPP PDIP, Ganjar memilih bungkam masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Stadion Manahan Solo.

"Pak Rudy saja sudah jawab kok. Jadi tidak perlu ditanggapi," tegas Ganjar. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga

Ditanya Kesiapan Maju di Pilpres 2024 oleh Bima Arya, Begini Respons Ganjar-Ridwan Kamil

#Ganjar Pranowo #Pilpres #PDIP #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Bagikan