Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Desember 2021
Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024

Ketum PPP Suharso Monoarfa menjawab pertanyaan awak media seusai membuka Muktamar II Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di Yogyakarta, Minggu (12/12). ANTARA/Luqman Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah kandidat calon presiden (capres) 2024 sudah banyak dideklarasikan di sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun, Pilpres masih menyisakan tiga tahun lagi.

Kendati demikian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat presiden maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Baca Juga

Dianggap Pantas Jadi Sosok Inspirasi dan Panutan, Erick Thohir Dideklarasikan Maju di Pilpres 2024

"Wah belum, belum sampai sana," kata Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa seusai membuka Muktamar II Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di Yogyakarta, Minggu (12/12)

Suharso menegaskan bahwa saat ini partai berlambang Ka'bah itu masih berfokus mendongkrak tingkat elektoral partai menyongsong Pemilu 2024.

"Kami menyiapkan elektoral saja. Menyiapkan kenaikan elektoral partai," kata Suharso

Ia berharap besar GPK sebagai organisasi sayap pemuda PPP yang tersebar di berbagai daerah mampu membantu mendulang suara lebih besar pada kontestasi pemilu mendatang.

Suharso meminta GPK tidak sekadar gegap gempita kala berkampanye, namun lebih berfokus merebut kembali kantong-kantong suara PPP di berbagai wilayah.

"GPK Yogyakarta itu ikonik buat GPK seluruh Indonesia, jadi termasuk kader-kader militan bagi partai," kata dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Achmad Baidowi menuturkan bahwa pencalonan kader untuk maju sebagai capres maupun cawapres bakal diputuskan melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) maupun Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang paling cepat digelar pada 2023.

Baca Juga

Sekjen Gerindra Ceritakan Pasang Surut dengan PDIP, Bisa Koalisi Kembali di Pilpres 2024

Mengenai munculnya wacana Suharso dicalonkan PPP maju sebagai cawapres, Baidowi menanggapi hal itu sebagai dinamika aspirasi yang muncul dari bawah.

"Yang namanya partai politik, sebagai partai politik kalau kadernya ada yang 'dielus-elus' maju ya kami sih menanggapinya sebagai dinamika aspirasi dari bawah. Soal keputusannya nanti ketika mukernas atau pun rapimnas," ucap dia

Namun demikian, ia tidak menampik bahwa di internal PPP memang bakal memprioritaskan nama Suharso Monoarfa jika ditanya soal sosok kader yang siap diusung maju pada Pilpres 2024.

Pencalonan kader PPP maju sebagai capres maupun cawapres, menurut dia, juga harus selaras dengan strategi atau dinamika yang berkembang di partai koalisi.

"Kalau di internal ya Pak Suharso Monoarfa yang kami prioritaskan, tetapi apakah kemudian nyambung dengan partai-partai koalisi yang lain tentu harus didiskusikan lebih lanjut," ucap Baidowi.

Sebelumnya, dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10), Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai bahwa mencalonkan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjadi calon wakil presiden merupakan pilihan paling realistis ketimbang capres untuk Pilpres 2024.

"Kalau partai kami, Ketua Umum PPP (Suharso Monoarfa) mendeklarasikan sebagai capres, kenapa tidak 'ngukur baju'. Kalau kemudian Ketum PPP mendeklarasikan sebagai cawapres saya kira bajunya pas," kata Baidowi. (*)

Baca Juga

Ridwan Kamil Isyaratkan Maju Pilpres 2024

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Suharso Monoarfa #Pilpres 2024 #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan