Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Oktober 2022
Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kabupaten Semarang, Selasa (18/10/2022). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.

Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar tersebut tidak melanggar disiplin organisasi.

Baca Juga

FX Rudi Rela Karakternya Dibunuh hingga Dibui demi Ganjar

"Menanggapi dan mengkritisi wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, menurut kami tidak ada pelanggaran disiplin organisasi," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (20/10).

Komarudin menegaskan, penegakkan disiplin partai berlaku bagi seluruh kader PDIP dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali. Termasuk bagi Ganjar Pranowo yang sebagai petugas partai, kini bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Baca Juga

Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres

Komarudin mengaku sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V PDIP yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan capres yang diusung Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, posisi Ganjar sebagai anggota partai harus menghormati proses yang berlaku di partai politik, meskipun realitas sosial yang tercermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.

"Jadi biarlah terjadi dialog antara realitas politik dengan partai politik, untuk memutuskan yang terbaik untuk partai, bangsa, dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut Komarudin mengatakan jika menyimak dengan cermat wawancara Ganjar dengan salah satu TV swasta tersebut, tidak ada pelanggaran organisasi.

"Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PSI Siap Jadi Garda Terdepan Dukung Ganjar Maju Capres

#PDIP #Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Bagikan