DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 05 Desember 2019
DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun

Pemasangan jaringan kabel bawah tanah di jalur pejalan kaki di area Cikini antara Jalan Raden Saleh Raya dan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusriah Dzinnun mengaku bingung dengan Dinas Bina Marga yang mengerjakan proyek jalan dan selokan selalu saat akhir tahun.

Karena menurut dia, pengerjaan tersebut kerap mempersulit warga untuk melintas. Akhir tahun yang dimaksud itu yakni bulan Oktober, November, dan Desember.

Baca Juga:

Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies

"Kami mau tanya pengerjaan proyek-proyek fisik itu baik jalan atau got apa ada pengaturan dikerjakan di akhir-akhir tahun anggaran, karena ini terbiasa sekali kalau masuk Oktober, November, Desember, gotnya digali, jalannya diperbaiki, sehingga kami masuk kampung repot sekali," kata Yusriah dalam rapat anggaran bersama eksekutif di Komisi D, lantai 1, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Rapat anggaran bersama eksekutif di Komisi D DPRD DKI JAKARTA, lantai 1, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (5/12). (Foto: MP/Asropih)
Rapat anggaran bersama eksekutif di Komisi D DPRD DKI JAKARTA, lantai 1, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (5/12). (Foto: MP/Asropih)

Pasalnya, dari pengakuan Yusriah, saat melakukan kunjungan kerja atau reses ke beberapa wilayah di Jakarta, ia mendapat banyak sekali keluhan terkait proses perbaikan jalan dan selokan ini dari masyarakat.

"Saya kemarin keliling jalan masyaallah jalan sana-sini ditutup, sudah hujan pula. Kemarin kami reses di tujuh titik di Tanjung Priok kami bersurat ke Bina Marga, SDA, Citata biasanya kami bersurat agar ditemani, tapi cuma lurah yang menemani," jelasnya.

Baca Juga:

Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Nanti Juga Lunak Sendiri

Yusriah pun berpendapat, seharusnya perbaikan jalan hingga selokan dikerjakan di awal tahun. Sehingga tidak bertepatan dengan musim penghujan di akhir tahun.

Terpasang garis pembatas namun hanya seutas garis seoanjang satu meter di area pemasangan jaringan kabel bawah tanah yang terlihat semrawtmut dan menutupi jalur pejalan kaki di area Cikini antara Jalan Raden Saleh Raya dan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
Terpasang garis pembatas namun hanya seutas garis seoanjang satu meter di area pemasangan jaringan kabel bawah tanah yang terlihat semrawtmut dan menutupi jalur pejalan kaki di area Cikini antara Jalan Raden Saleh Raya dan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)

"Saya berpikir tahu keluhan masyarakat, tujuh kali turun hanya Pak Karju yang datang, Bina Marga dan sudin enggak datang, mohon kami dampingi pak, pengertian ke masyarakat," tutup Yusriah.

Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah menyetujui anggaran KUA-PPAS APBD tahun 2020 sebesar Rp87,95 triliun.

Saat ini pihak legislatif bersama eksekutif kembali membahas anggaran APBD 2020 di masing-masing komisi. (Asp)

Baca Juga:

KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan

#DPRD DKI Jakarta #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan