DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Februari 2020
DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta masih mempertimbangkan terkait adanya fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik mengatakan, keputusan akan ada atau tidaknya fit and proper test itu akan ditentukan Selasa (18/2) besok. Menurutnya, usulan ini masuk dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub.

Baca Juga:

Cawagub PKS Rencanakan Bertemu Anies, Untuk Apa?

"Bisa jadi besok kita ke publik karena tanya jawab itu kan uji kelayakan di paripurna," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Hari ini, anggota dewan parlemen Kebon Sirih telah melakukan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk menggabungkan tata tertib pemilihan wagub dengan tatib dewan periode 2019-2024.

Hal ini, lanjut Taufik, atas rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menjawab surat paripurna DPRD soal tatib beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Setelah digelar sekali lagi rapimgab, kata Taufik, usulan perubahan dalam tatib termasuk fit and proper test akan diputuskan.

"Insyaallah besok sekali lagi rapimgab menyempurnakan tatib wagub yang dirasa memang ada beberapa hal yang kurang," papar dia.

Jika tatib wagub sudah diparipurnakan, maka akan diadakan pembentukan panitia pemilihan (panlih) untuk melakukan verifikasi syarat calon DKI 2.

Baca Juga:

Tolak Mentah-Mentah Usulan PAN Bentuk Pansus Wagub, Gerindra: Jangan Asal Ngomong

Setelah tugas panlih selesai, selanjutnya dibentuk badan musyawarah (bamus) yang menetapkan rapat paripurna pemilihan pendamping Anies Baswedan.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga menargetkan akhir bulan Februari 2020 ini Gubernur Anies sudah tak menjomblo lagi.

Saat ini, ada dua nama cawagub DKI Jakarta yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

"Insyaallah selesai akhir bulan. Sudah," tutup Taufik. (Asp)

Baca Juga:

Pamor Cawagub DKI Riza Patria Lebih Unggul Dibandingkan Bang Ancah

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan