DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Februari 2020
DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta masih mempertimbangkan terkait adanya fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik mengatakan, keputusan akan ada atau tidaknya fit and proper test itu akan ditentukan Selasa (18/2) besok. Menurutnya, usulan ini masuk dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub.

Baca Juga:

Cawagub PKS Rencanakan Bertemu Anies, Untuk Apa?

"Bisa jadi besok kita ke publik karena tanya jawab itu kan uji kelayakan di paripurna," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Hari ini, anggota dewan parlemen Kebon Sirih telah melakukan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk menggabungkan tata tertib pemilihan wagub dengan tatib dewan periode 2019-2024.

Hal ini, lanjut Taufik, atas rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menjawab surat paripurna DPRD soal tatib beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Setelah digelar sekali lagi rapimgab, kata Taufik, usulan perubahan dalam tatib termasuk fit and proper test akan diputuskan.

"Insyaallah besok sekali lagi rapimgab menyempurnakan tatib wagub yang dirasa memang ada beberapa hal yang kurang," papar dia.

Jika tatib wagub sudah diparipurnakan, maka akan diadakan pembentukan panitia pemilihan (panlih) untuk melakukan verifikasi syarat calon DKI 2.

Baca Juga:

Tolak Mentah-Mentah Usulan PAN Bentuk Pansus Wagub, Gerindra: Jangan Asal Ngomong

Setelah tugas panlih selesai, selanjutnya dibentuk badan musyawarah (bamus) yang menetapkan rapat paripurna pemilihan pendamping Anies Baswedan.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga menargetkan akhir bulan Februari 2020 ini Gubernur Anies sudah tak menjomblo lagi.

Saat ini, ada dua nama cawagub DKI Jakarta yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

"Insyaallah selesai akhir bulan. Sudah," tutup Taufik. (Asp)

Baca Juga:

Pamor Cawagub DKI Riza Patria Lebih Unggul Dibandingkan Bang Ancah

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan