DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta masih mempertimbangkan terkait adanya fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik mengatakan, keputusan akan ada atau tidaknya fit and proper test itu akan ditentukan Selasa (18/2) besok. Menurutnya, usulan ini masuk dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub.
Baca Juga:
"Bisa jadi besok kita ke publik karena tanya jawab itu kan uji kelayakan di paripurna," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2).
Hari ini, anggota dewan parlemen Kebon Sirih telah melakukan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk menggabungkan tata tertib pemilihan wagub dengan tatib dewan periode 2019-2024.
Hal ini, lanjut Taufik, atas rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menjawab surat paripurna DPRD soal tatib beberapa waktu lalu.
Setelah digelar sekali lagi rapimgab, kata Taufik, usulan perubahan dalam tatib termasuk fit and proper test akan diputuskan.
"Insyaallah besok sekali lagi rapimgab menyempurnakan tatib wagub yang dirasa memang ada beberapa hal yang kurang," papar dia.
Jika tatib wagub sudah diparipurnakan, maka akan diadakan pembentukan panitia pemilihan (panlih) untuk melakukan verifikasi syarat calon DKI 2.
Baca Juga:
Tolak Mentah-Mentah Usulan PAN Bentuk Pansus Wagub, Gerindra: Jangan Asal Ngomong
Setelah tugas panlih selesai, selanjutnya dibentuk badan musyawarah (bamus) yang menetapkan rapat paripurna pemilihan pendamping Anies Baswedan.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga menargetkan akhir bulan Februari 2020 ini Gubernur Anies sudah tak menjomblo lagi.
Saat ini, ada dua nama cawagub DKI Jakarta yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
"Insyaallah selesai akhir bulan. Sudah," tutup Taufik. (Asp)
Baca Juga:
Pamor Cawagub DKI Riza Patria Lebih Unggul Dibandingkan Bang Ancah
Bagikan
Berita Terkait
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas