DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta masih mempertimbangkan terkait adanya fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik mengatakan, keputusan akan ada atau tidaknya fit and proper test itu akan ditentukan Selasa (18/2) besok. Menurutnya, usulan ini masuk dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub.
Baca Juga:
"Bisa jadi besok kita ke publik karena tanya jawab itu kan uji kelayakan di paripurna," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2).
Hari ini, anggota dewan parlemen Kebon Sirih telah melakukan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk menggabungkan tata tertib pemilihan wagub dengan tatib dewan periode 2019-2024.
Hal ini, lanjut Taufik, atas rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menjawab surat paripurna DPRD soal tatib beberapa waktu lalu.

Setelah digelar sekali lagi rapimgab, kata Taufik, usulan perubahan dalam tatib termasuk fit and proper test akan diputuskan.
"Insyaallah besok sekali lagi rapimgab menyempurnakan tatib wagub yang dirasa memang ada beberapa hal yang kurang," papar dia.
Jika tatib wagub sudah diparipurnakan, maka akan diadakan pembentukan panitia pemilihan (panlih) untuk melakukan verifikasi syarat calon DKI 2.
Baca Juga:
Tolak Mentah-Mentah Usulan PAN Bentuk Pansus Wagub, Gerindra: Jangan Asal Ngomong
Setelah tugas panlih selesai, selanjutnya dibentuk badan musyawarah (bamus) yang menetapkan rapat paripurna pemilihan pendamping Anies Baswedan.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga menargetkan akhir bulan Februari 2020 ini Gubernur Anies sudah tak menjomblo lagi.
Saat ini, ada dua nama cawagub DKI Jakarta yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
"Insyaallah selesai akhir bulan. Sudah," tutup Taufik. (Asp)
Baca Juga:
Pamor Cawagub DKI Riza Patria Lebih Unggul Dibandingkan Bang Ancah
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
