DPR Ungkap Stabilitas Politik Berpotensi Terganggu Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 12 Juni 2023
DPR Ungkap Stabilitas Politik Berpotensi Terganggu Jelang Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 makin dekat. Situasi kondusif diperlukan untuk mencegah adanya gejolak yang terjadi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, kebebasan, dan kenyamanan jelang Pemilu 2024.

Menurut dia, ketiga hal tersebut merupakan parameter dalam menjaga stabilitas politik tanah air.

Baca Juga:

MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu pada 15 Juni

"Ada tiga parameter berada di dalam keadaan yang seimbang, yakni keamanan terjaga; kebebasan tidak terdistorsi, tidak terancam, dan kenyamanan bisa didapatkan siapa pun," kata Yanuar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/6).

Politisi Fraksi PKB ini menyebutkan, faktor-faktor yang mendorong terganggunya stabilitas politik itu bisa datang dari mana saja.

"Contoh misalnya, ketika satu kelompok, satu individu merasa terancam kebebasannya oleh kelompok lain, kalau individu lain karena dianggap berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda haluan maka ini adalah potensi terjadinya ketidakbebasan," jelas Yanuar.

Selain itu, dia menyebut gangguan stabilitas politik bisa datang dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah politik.

"Stabilitas terganggu atau stabilitas terpelihara, antara lain karena ada ilustrasi kebijakan yang tidak kompatibel dengan situasi atau keadaan," ucap Yanuar.

Baca Juga:

Pemilu 2024 Harus Berlangsung Damai dan Penuh Perdebatan Ide Gagasan

Jika hal tersebut terus dipaksakan, maka terjadi turbulensi yang akan berpotensi mengganggu stabilitas.

Bahkan, keadaan bisa semakin memburuk apabila tidak terkendali dalam waktu yang lebih lama.

Untuk itu, dia mengajak segenap elemen masyarakat untuk menahan diri serta memberikan kebebasan bagi siapa pun memperoleh kesempatan yang sama.

Menahan diri itu artinya berjalanlah pada rel yang sudah disepakati bersama. Itu satu.

"Kemudian yang kedua, berikanlah kebebasan kepada siapa pun untuk tumbuh dan berkembang, baik menjadi calon atau ikut mendorong calon, beri saja kebebasan," terang Yanuar Prihatin.

Dia optimistis apabila parameter stabilitas politik itu terpelihara, maka Indonesia dapat melalui tahun politik yang bak musim pancaroba itu dengan keadaan jauh lebih baik lagi ke depannya.

"Siapa pun presidennya, NKRI harga mati, siapa pun presidennya Pancasila tetap harus kita pertahankan," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Anies: Pemilu 5 Tahunan Bukan Soal Meneruskan yang Kemarin

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan