DPR Kritik Prabowo dan KSAD yang Absen saat Rapat Kerja

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 05 September 2022
DPR Kritik Prabowo dan KSAD yang Absen saat Rapat Kerja

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tidak hadir dalam rapat kerja atau raker bersama DPR RI terkait rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2023 serta isu-isu aktual termasuk kasus mutilasi warga oleh TNI di Papua.

Sejumlah anggota DPR melontarkan kritik keras terhadap Prabowo dan Dudung. Menurut mereka, seharusnya Prabowo dan Dudung hadir dalam raker tersebut karena membahas hal-hal penting untuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

Baca Juga:

Bertemu Puan, Prabowo Sebut Sudah Tiga Generasi Dekat Dengan Keluarga Megawati

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9) ini dihadiri oleh Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono.

Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diwakili oleh Wakil KSAD Mayjen Agus Subiyanto.

"Kenapa sudah dua kali ini kalau tidak salah undangan secara resmi, Pak Menhan tidak datang? Yang hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran dan anggaran Kemenhan kan paling besar, Pak Menhan ya tidak hadir, jadi saya mohon penjelasan,” kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Yan Permenas juga melontarkan kritik khusus untuk Jenderal Dudung. Pasalnya, sudah beberapa kali, Jenderal Dudung tidak hadir rapat di DPR termasuk hari ini. Menurut dia, Dudung harus bisa membedakan antara agenda prioritas dan rutinitas.

“Kali ini kita rapat membahas RKA jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD sebingga rapat-rapat begini tidak setiap saat kita lakukan, jadi saya berharap Kepala Staf AD harus hadir di sini,” ujarnya.

Baca Juga:

Puan Datangi Prabowo di Hambalang

Senada dengan Yan, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Helmy Faishal menilai kehadiran Jenderal Dudung di raker DPR sangat penting. Apalagi, ada isu hubungan Panglima TNI Jenderal Andika dan Jenderal Dudung tidak harmonis.

“Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," ujarnya.

"Saya kira ini harus kita clearkan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan persatuan kita,” sambung Helmy.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun menjelaskan bahwa ada surat masuk dari Kemenham dan KSAD soal pendelegasian keduanya dalam raker Komisi I. Kata Meutya, Menhan Prabowo diwakili Wamenhan karena Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Filipina.

“Lalu, Kepala Staf melaksanakan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif dan juga diwakilkan kepada Wakasad,” kata Meutya. (Pon)

Baca Juga:

Hasto Tanggapi Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum Projo

#DPR #DPR RI #Menteri Pertahanan #Prabowo Subianto #KSAD
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Setelah dari New York, Presiden PRabowo masih akan melanjutkan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada.
Wisnu Cipto - 1 jam, 15 menit lalu
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Olahraga
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Erick mengatakan Prabowo mengingatkan kerja sebagai Menpora akan sangat berat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Bagikan