DPD RI Sarankan Pembangunan di IKN Tidak Tergesa-gesa
Mula Akmal - Rabu, 06 Juli 2022
IKN Nusantara. (ANTARA /novi abdi)
MerahPutih.com - Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur direncanakan mulai tahun ini.
Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, mengingatkan pemerintah pusat melalui Otorita Ibu Kota Negara, tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembangunan di lokasi IKN Nusantara.
Baca Juga:
"Otorita harus memahami betul kondisi dari wilayah-wilayah yang akan disiapkan menjadi IKN," kata dia, dikutip dari Antara, Rabu (6/7).
"Jangan sampai pembangunan kota cerdas yang direncanakan di IKN Nusantara, justru menimbulkan kesenjangan, termasuk dengan daerah lain di Pulau Kalimantan," ucapnya.
Menurut gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan di lokasi IKN Nusantara. Mulai dari faktor sosiologis dan penyiapan sumber daya manusia yang unggul di wilayah sekitar, serta lainnya.
Ia mengatakan konsep kota cerdas mesti didukung kehadiran warga yang cerdas juga, dan yang harus menjadi paradigma utama adalah, pembangunan IKN ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menuju tahun emas 2045 bagi Indonesia.
Baca Juga:
Putin Ingin Rusia Terlibat Dalam Proyek Nuklir dan Kereta Api IKN
"Jadi, perlu didorong adanya rancangan besar yang komprehensif dalam proses mewujudkan pembangunan di IKN Nusantara itu," kata dia.
Ia juga mengingatkan pentingnya memiliki kehati-hatian tinggi dalam membangun infrastruktur di lokasi IKN Nusantara, sebab tanah di lokasi IKN merupakan bekas berbagai kegiatan eksplorasi tambang, HPH, hingga hutan tanaman industri.
Ia mengatakan, dari pengawasan dan penyerapan informasi yang dilakukan DPD, diketahui bahwa Pemprov Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6/2020 tentang pengendalian peralihan, penggunaan tanah, dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga. Juga telah dijelaskan terkait pengambilan alih aset wilayah Kesultanan Kutai pada 1960 yang lalu.
"Hal ini perlu dikaji pemerintah dan dipastikan payung hukumnya telah jelas. Kami di DPD terus berkontribusi untuk pemenuhan aspek tata ruang di IKN," kata dia. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
