Headline

Desakan Munas Golkar Dipercepat, DPD Solo: Lebih Baik Segera Konsolidasi

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Juli 2019
 Desakan Munas Golkar Dipercepat, DPD Solo: Lebih Baik Segera Konsolidasi

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Solo, Bandung Joko Suryono menangapi adanya wacana percepatan munas Partai Golkar di Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/7). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Solo, Bandung Joko Suryono angkat bicara terkait wacana percepatan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya dilaksanakan sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden periode 2019-2024.

Percepatan Munas tersebut akan membuat Partai Golkar lebih punya banyak waktu untuk persiapan Pemilu 2024.

"Kalau bisa kami sarankan pengalaman yang pernah terjadi, akan lebih punya banyak waktu menuju 2024 apabila konsolidasi tingkat nasional itu (Munas) segera selesai," ujar Bandung pada MerahPutih.com, Kamis (4/7).

Namun demikian, DPD Golkar Solo tetap akan mengikuti langkah DPD I Partai Golkar Jawa Tengah dalam menentukan sikap apakah setuju munas dipercepat atau tetap dilaksanakan bulan Desember 2019. Dimana pada bulan Desember masa jabatan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto habis.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar memberikan keterangan kepada wartawan di Solo (MP/Ismail)

"Kita ini organisasi vertikal tegak lurus. DPD Golkar Solo sepenuhnya mengikuti garis komando DPD I Golkar Jawa Tengah dalam menyikapi munas." kata dia.

Ditanya terkait tiga bursa calon ketua umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, dan Aziz Syamsudin yang layak pimpin Golkar lima tahun kedepan, ia enggan berkomentar.

"Kami tidak mau masuk ke kubu-kubu ketiga calon itu. Tetap garis komando dari atas. Terutama dari DPD I Golkar Jawa Tengah seperti apa kita ikuti," terangnya.

BACA JUGA: Datang Naik Taksi, Jenderal Bintang Dua Ini Daftar Capim KPK

Politisi PDIP: Jatah Menteri Tergantung Jokowi dan Megawati

Diketahui politisi senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai mendesak agar Partai Golkar segera melaksanakan munas karena struktur baru Golkar harus terbentuk sebelum Presiden Jokowi terpilih dilantik Oktober dan menyusun kabinet. Dalam agenda munas tersebut memilih Ketua Umum Partai Golkar.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com wilayah Jawa Tengah.

#Partai Golkar #Munas Golkar #Airlangga Hartarto #Bambang Soesatyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP
Pemerintah segera membuka program magang untuk 20.000 fresh graduate. Nantinya, mereka akan memperoleh gaji sesuai UMP di daerah masing-masing.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Bagikan