Depan Wakil Rakyat, Firli Pamer KPK Selamatkan Uang Negara Rp 114 Triliun


Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaku berhasil menyelamatkan keuangan negara/daerah yang berasal dari aset negara dan piutang pajak selama tahun 2021 sebesar Rp 114,29 triliun.
Klaim keberhasilan tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).
Baca Juga
“KPK juga bekerja keras dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karenanya melalui koordinasi dan supervisi menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 114,29 triliun pada Tahun 2021,” kata Firli, saat memaparkan kinerja KPK di depan para wakil rakyat.
Firli pun membeberkan perincian keuangan negara yang diselamatkan tersebut, yakni Rp 5,54 triliun berasal dari realisasi penagihan pajak piutang daerah (PAD) yang berpotensi tidak tertagih, sebanyak Rp 52,71 triliun berasal dari sertifikasi aset negara/daerah.
Kemudian sebanyak Rp 6,82 triliun berasal dari pemulihan/penertiban aset negara/daerah yang bermasalah dan sebanyak Rp 49,21 triliun berasal dari pemulihan/penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Baca Juga:
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini melanjutkan, kinerja KPK sesungguhnya tidak hanya diukur dari jumlah orang yang ditangkap atau ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi.
"Kinerja kita harus diukur juga bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak terjadi korupsi dan jika terjadi korupsi maka korupsi tersebut tidak terulang kembali,” ujarnya.
Menurut Firli, ukuran kinerja ini selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada KPK untuk memastikan tindakan korupsi tidak terulang terus.
“Hal ini selaras dengan amanat Presiden kepada KPK bahwa kinerja pengak hukum tidak hanya diukur seberapa banyak oarng dipenjarakan tapi harus diukur tidak terulang kembali pelaku-pelaku korupsi,” kata Firli. (Pon)
Baca Juga
KPK Kumpulkan Informasi Tambahan Terkait Pelaporan Gibran-Kaesang
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
