Demonstrasi yang Beradab: Sampaikan Aspirasi tanpa Ditunggangi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Oktober 2019
Demonstrasi yang Beradab: Sampaikan Aspirasi tanpa Ditunggangi

Sejumlah aparat kepolisian berjaga saat bentrok dalam demostrasi mahasiswa di jalan tol dalam kota, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). (Foto: Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa menyesalkan adanya aksi demonstrasi yang malah disalahgunakan untuk merusak fasilitas publik. Hal itu menyoal kerusuhan dalam demonstrasi di DPR, beberapa waktu lalu.

Menurut Willy, aksi massa yang merusak tempat-tempat publik adalah suatu pengkhianatan dan mereka ditunggangi kelompok tertentu.

Baca Juga:

Polisi Aniaya dan Ancam Tembak Mahasiswa Pendemo DPR, Korban Lapor Propam

"Tidak seharusnya demo itu merusak fasilitas negara yang uangnya dari uang pajak. Itu bentuk pengkhianatan terhadap orang tua dan almamater karena dibiayai oleh orang tua untuk belajar," kata Willy dalam acara diskusi bertajuk "Demonstrasi yang Beradab", di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

acara diskusi bertajuk "Demonstrasi yang Beradab", di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). (Foto: MP/Kanugrahan)
acara diskusi bertajuk "Demonstrasi yang Beradab", di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). (Foto: MP/Kanugrahan)

Willy juga menyinggung tentang penumpang gelap dalam kerusuhan demo lalu. Ia mengatakan, penumpang gelap dalam aksi itu adalah bentuk orang yang tidak ikhlas Jokowi menang. Apalagi, penunggang gelap ini diprediksi tengah berupaya menggagalkan Pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Itu efek dari Pilpres dan terus merongrong Jokowi. Mereka belum legowo dan kurang dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi, siap menang dan siap kalah," kata Willy.

Para penumpang gelap inilah yang menunggangi berbagai isu yang sedang ramai dibahas publik.

"Ada yang nolak RUU KPK terus pulangnya chaos, apa pun pada waktu itu sudah di-framing oleh KPK dan kita tidak akan pernah benar. Lalu dia hari kemudian, mahasiswa di-breffing ke dalam, dana bos ditilep rektor," terang Willy.

Baca Juga:

Mahasiswa Punya Tugas Merawat Demokrasi

Willy menilai, elemen aksi terutama mahasiswa harus berdemokrasi dengan cara yang beradab.

"Jangan bebas memberikan kebebasan dan jangan terlalu kebebasan," terang Willy.

Sementara itu, pengamat intelijen Stanislaus menyebut penunggang aksi unjuk rasa justru lebih kuat daripada yang ditunggangi.

Sejumlah mahasiswa melakukan bentrok dengan aparat Kepolisian di jalan tol dalam kota, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Sejumlah mahasiswa bentrok dengan aparat Kepolisian di jalan tol dalam kota, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). (Foto: Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

"Jadi kemarin itu tidak ada faktor tunggal, tetapi mengganggu pemerintah. Ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Jadi kita harus menyiapkan apa yang akan dilakukan , dengan siapa akan bernegosiasi," kata Stanislaus.

Stanislaus melihat, demo yang terjadi hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak suka dengan pemerintah.

"Saran saya jika ingin melanjutkan aksi seperti ini setelah pelantikan hubungi Polri, minta dikawal karena tugas Polri mengamankan aksi seperti itu," papar Stanislaus. (Knu)

Baca Juga:

PPP Akui Kurang Sreg Demokrat dan Gerindra Gabung Koalisi

#Demonstrasi #Demo Mahasiswa
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Polda Jatim Amankan 997 Orang dalam Demonstrasi Anarkis, Catat Kerugian hingga Rp 256 Miliar
Sebanyak 682 orang sudah dipulangkan, sedangkan 315 masih menjalani proses hukum.
Frengky Aruan - Kamis, 18 September 2025
Polda Jatim Amankan 997 Orang dalam Demonstrasi Anarkis, Catat Kerugian hingga Rp 256 Miliar
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Indonesia
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa melibatkan penggunaan senjata api.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
Indonesia
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Mayoritas pengemudi yang lain memilih tetap bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Indonesia
5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR
Demonstrasi dimulai di depan Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, hingga berakhir Gedung DPR, Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR
Indonesia
42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung
Di mana 16 di antaranya ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Siber (Ditreskrimsiber) lantaran menyebarkan konten provokatif, hasutan, serta berita bohong di media sosial.
Frengky Aruan - Selasa, 16 September 2025
42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung
Indonesia
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Presiden Prabowo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Dunia
Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen
Sushila Karki sempat menolak menerima jabatan PM sementara jika parlemen yang beranggota 275 kursi itu tidak dibubarkan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen
Indonesia
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Keenam lembaga HAM negara itu juga menegaskan pembentukan tim pencari fakta ini bukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Bagikan