Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres


Anies Baswedan pada Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz.
MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan figur calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya memiliki alasan yang kuat untuk mendesak Anies segera mengumumkan sosok bakal cawapres.
Sebab, pada piagam kerja sama yang termaktub di poin keempat menyebutkan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama KPP akan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.
Baca Juga:
Ungguli Ganjar dan Anies, Prabowo Dapat Limpahan Migrasi Loyalis Jokowi
“Karenanya jika kemudian kami mendesak untuk disegerakan, memiliki dasar yang sangat kuat. Kami taat azas menjunjung tinggi nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama,” kata Kamhar dalam keterangannya, Rabu (9/8).
Menurut Kamhar, sudah terlalu lama waktu yang diberikan kepada Anies untuk memilih dan mendeklarasikan figur bakal cawapres. Terlebih, konstelasi politik terus bergerak dinamis menjelang kontestasi politik.
“Tak butuh ahli bahasa dan ahli tafsir untuk memahami, jika telah melewati separuh dari kurun waktu yang diperjanjikan, itu bukan ‘dalam waktu yang tidak terlalu lama’ melainkan ‘kelamaan’,” tegasnya.
Lebih lanjut Kamhar menyampaikan, deklarasi pasangan capres-cawapres dari KPP harus segera dilakukan untuk merespons dinamika politik.
“Mengingat kita tak memiliki kemewahan elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitor serta kemewahan lainnya berupa endorsement penguasa, maka persoalan waktu menjadi krusial,” ucapnya.
Kamhar menyebut, kelebihan poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan hanya soal kelonggaran waktu. Sehingga, ketepatan waktu deklarasi capres-cawapres menjadi hal krusial.
“Ini satu-satunya kemewahan yang masih kita miliki yang memungkinkan untuk membalik keadaan. Salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kita semua tak ingin itu terjadi,” tuturnya.
Baca Juga:
Demokrat Berpotensi Hengkang dari Koalisi Jika AHY Tidak Jadi Capres Anies
Dikatakan Kamhar bahwa Anies tengah diuji kepemimpinannya terkait ketepatan dan kecermatan dalam mengambil keputusan politik.
“Anies selaku pemimpin koalisi untuk mengelola dinamika yang ada dan mengambil keputusan secara cepat, tepat dan mandiri sesuai mandat yang telah diberikan,” ungkapnya.
Terkait nama-nama kandidat bakal cawapres yang bermunculan, Kamhar menganggapnya hanya bagian dari dinamika politik. Adapun kandidat cawapres yakni Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ahmad Heryawan.
“Padahal beberapa waktu yang lalu Mas Sudirman Said selaku Jubir Mas Anies yang juga anggota Tim Delapan menyampaikan bahwa telah mengerucut satu nama dan akan diumumkan sekembali Mas Anies dari menunaikan ibadah haji,“ ucapnya.
Kamhar menambahkan partainya konsisten menyerahkan urusan cawapres kepada Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah diberi mandat memilih cawapres sesuai lima kriteria termasuk tambahan kriteria 0.
“Kami memandang kriteria 0 ini memang penting dan relevan. Mas Anies mesti segera memutuskan calon pendampingnya agar segera dilaksanakan deklarasi paket komplet,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] Anies Tidak Hafal Pancasila
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
![[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih](https://img.merahputih.com/media/c8/54/56/c85456aef9b19be9d420475a9daf41ab_182x135.png)
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
