Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 17 Juni 2022
Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup aktif melakukan komunikasi politik menyongsong Pilpres 2024.

Setelah menggagas koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam barisan Koalisi Semut Merah, kini Partai Demokrat juga berpotensi bergabung dalam koalisi ini.

Baca Juga:

PPP Klaim Koalisi Indonesia Bersatu Semakin Kuat Pasca Reshuffle Kabinet

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid atau yang karib disapa Gus Jazil mengatakan, bahwa komunikasi politik terus berjalan di antara partai politik (parpol). Sementara deklarasi koalisi akan dilakukan ketika sudah menemukan waktu yang tepat.

”Ini kan baru komunikasi, pacaran. Soal deklarasi, soal pengumuman, itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi, ya nyari hari yang baik, nyari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini,” ujar Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

Gus Jazil mengatakan, wacana koalisi ini perlu disampaikan agar publik mengetahui bahwa komunikasi politik antara partai-partai terus berjalan, termasuk antara PKB, PKS, dan Demokrat.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, PKB ingin membangun koalisi yang memang betul-betul diharapkan oleh rakyat dan yang memiliki peluang menang.

”Karena PKB ini setiap mendukung itu mesti menang. Nah untuk kali ini jangan sampai mitos ini hilang, kita hati-hati, jadi kita lihat kanan, lihat kiri,” tuturnya.

Apakah nantinya akan ada lagi parpol yang bakal diajak untuk berkoalisi, seperti Nasdem atau Gerindra yang hingga saat ini belum menentukan pasangan koalisi.

Baca Juga:

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Gus Jazil mengatakan bahwa masing-masing parpol melakukan komunikasi karena saat ini hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang bisa mengusung calon sendiri sehingga koalisi menjadi keniscayaan.

”Kan tidak cukup tiketnya, jadi kalau disebut mungkin (koalisi), pasti mungkin karena tidak mungkin dia sendirian. bawa tiket sendirian, nggak bisa masuk, gimana? Buat apa tiketnya nanti kalau hangus,” ungkapnya.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun di antara parpol ini agar masing-masing bisa saling mengamankan dan memberikan keuntungan.

”Jadi tidak ada istilahnya duduk lagnsung bicara ‘oh pasangannya harus ini harus ini, harus segera putus’ enggak bisa karena tiket ini dipegang masing-masing,” ujarnya.

Mengenai deklarasi pasangan calon, Gus Jazil mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat. Dia memperkirakan deklarasi pasangan calon baru bisa dilakukan sekitar 6 bulan lagi.

”Kalau cuacanya bagus bisa lebih cepat. Menurut saya patokannya pidato kenegaraan Presiden, 16 Agustus karena nanti akan terlihat keadaan ekonomi Indonesia seperti apa. Disitu nanti akan disampaikan prospek ekonomi, dan itu ada kaitannya dengan elektoral masing-masing parpol,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #PKB #Partai Demokrat #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Bagikan