Dahlan Iskan Ditetapkan Jadi Tersangka

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 27 Oktober 2016
Dahlan Iskan Ditetapkan Jadi Tersangka

Dahlan Iskan (Foto: Facebook)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset Pemprov Jatim.

Kasus tersebut terjadi saat Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan kemudian ditahan.

Dahlan Iskan mengaku tidak kaget terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia juga mengaku bahwa ia sedang diincar oleh orang yang sedang berkuasa. Namun, Dahlan Iskan tidak menyebut siapa yang dimaksud orang yang sedang berkuasa tersebut.

Dahlan Iskan mengatakan, ia ditetapkan sebagai tersangka bukan karena memakan uang, menerima sogokan, atau pun menerima aliran dana. Dahlan mengaku bahwa penetapan tersangka tersebut karena ia harus menandatangani dokumen yang diserahkan anak buah.

"Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji, tanpa menerima fasilitas apa pun, kemudian harus menjadi tersangka," katanya kepada wartawan.

BACA JUGA:

  1. Kejati DKI Belum Terima Salinan Praperadilan Dahlan Iskan
  2. Kasus Korupsi Gardu Induk, Dahlan Iskan Menangkan Gugatan Praperadilan
  3. Dugaan Korupsi Mobil Listrik, Dahlan Iskan akan Kooperatif
  4. Suasana Pemeriksaan Dahlan Iskan di Bareskrim
  5. Dahlan Iskan Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Mega Korupsi PT TPPI
#Kasus Korupsi #Dahlan Iskan
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Dipastikan, tidak ada kendala dalam proses tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Bagikan