Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 November 2021
Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peletakan batu pertama pembangunan rusunara Kemenkeu di Jayapura, Papua, Jumat (26/11/2021). ANTARA/HO-Humas Kemenkeu.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mulai membangun tempat tinggal untuk para pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di Papua. Pembangunan diwujudkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Pemerintah mengalokasikan dana pembangunan rumah susun negara (rusunara) dengan Rp 25,5 miliar, tiga lantai berdaya tampung sebanyak 176 pegawai eselon I Kemenkeu dengan tipologi seperti Wisma Atlet Kemayoran.

Baca Juga:

Telah Jual Rp 800,93 Triliun, Kemenkeu Batalkan Sisa Lelang SUN di 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pembangunan rusunara dilakukan karena pegawai Kemenkeu di Papua membutuhkan perhatian yang sangat tinggi dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mengatur keuangan negara.

Terlebih lagi, pegawai Kemenkeu tidak memiliki kemewahan untuk memilih lokasi dia ditempatkan bahkan tak sedikit pegawai yang ditugaskan jauh dari daerah asal mereka termasuk di Papua.

"Kebutuhan untuk bisa menjalankan tugas di tempat yang jauh dari asal membutuhkan dukungan terutama dari sisi rumah tinggal," ujarnya.

Baca Juga:

Kemenkeu Terus Maksimalkan PEN Sektor UMKM Biar Ekonomi Tetap Tumbuh

Pembangunan rusunara di Papua ini mencerminkan keadilan agar pegawai tidak merasa bertugas di suatu daerah dianggap sebagai hukuman seiring ada pegawai lain yang bertugas di Jakarta, Jawa Barat hingga Bali.

Sri Mulyani menyatakan, Kemenkeu selalu berusaha memenuhi kebutuhan para pegawainya dalam menjalankan tugas termasuk transportasi serta teknologi digital.

"Kemenkeu harus melakukan langkah-langkah agar jajaran Kemenkeu yang memiliki keterbatasan transportasi, komunikasi dan jauh dari home based mereka, mereka diberikan dukungan yang manusiawi," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Cegah Stunting, Kemenkeu Dukung Percepatan Proyek SPAM Kamijoro dan TPST Piyungan

#Rumah Susun #Kemenkeu #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Dukung Wamenkeu Anggito Gantikan Dirinya di LPS
Purbaya menyampaikan bahwa dia mendukung peluang Anggito beralih ke jabatan yang pernah ia emban dulu.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 39 menit lalu
Menkeu Purbaya Dukung Wamenkeu Anggito Gantikan Dirinya di LPS
Indonesia
Rokok Ilegal Kuasai Pasar, Siap Siap Warung dan E-Commerce Kena Razia
"Saya harapkan dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang. Siklus impor kan tiga bulan kira-kira. Kami harap semuanya mengikuti aturan dengan benar," kata menkeu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Rokok Ilegal Kuasai Pasar, Siap Siap Warung dan E-Commerce Kena Razia
Indonesia
Kemenkeu Ungkap Program MBG Telah Serap Anggaran Rp 13 Triliun dan Jangkau 27,7 Juta Penerima
Pemerintah menargetkan penerima program MBG akan terus ditingkatkan hingga mencapai 82,9 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkeu Ungkap Program MBG Telah Serap Anggaran Rp 13 Triliun dan Jangkau 27,7 Juta Penerima
Indonesia
Gempa Nabire Papua M 6,6 Sebabkan Jaringan Telekomunikasi Terputus dan Objek Vital Rusak
Tidak ada laporan korban setelah gempa kuat tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Gempa Nabire Papua M 6,6 Sebabkan Jaringan Telekomunikasi Terputus dan Objek Vital Rusak
Indonesia
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Tim reaksi cepat itu bertugas mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nabire melakukan asesmen untuk menentukan status bencana di Nabire.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Indonesia
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Indonesia
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Jumlah peserta terendah terdapat di tiga provinsi lainnya, yaitu Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Indonesia
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Puluhan bangunan terbakar, termasuk ruko, kos-kosan, rumah dinas, kantor dinas, serta fasilitas TNI dan Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Indonesia
Bank Bebas Guyurkan Rp 200 Triliun ke Warga, Menkeu Tidak Bikin Perintah Khusus
Bank-bank Himbara dapat menyalurkan guyuran dana pemerintah tersebut sesuai keinginan, tanpa ada petunjuk (guidance) dari Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Bank Bebas Guyurkan Rp 200 Triliun ke Warga, Menkeu Tidak Bikin Perintah Khusus
Indonesia
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Permasalahan utama perekonomian Indonesia saat ini bukan karena kekurangan likuiditas di sektor perbankan.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Bagikan