Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 November 2021
Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peletakan batu pertama pembangunan rusunara Kemenkeu di Jayapura, Papua, Jumat (26/11/2021). ANTARA/HO-Humas Kemenkeu.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mulai membangun tempat tinggal untuk para pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di Papua. Pembangunan diwujudkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Pemerintah mengalokasikan dana pembangunan rumah susun negara (rusunara) dengan Rp 25,5 miliar, tiga lantai berdaya tampung sebanyak 176 pegawai eselon I Kemenkeu dengan tipologi seperti Wisma Atlet Kemayoran.

Baca Juga:

Telah Jual Rp 800,93 Triliun, Kemenkeu Batalkan Sisa Lelang SUN di 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pembangunan rusunara dilakukan karena pegawai Kemenkeu di Papua membutuhkan perhatian yang sangat tinggi dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mengatur keuangan negara.

Terlebih lagi, pegawai Kemenkeu tidak memiliki kemewahan untuk memilih lokasi dia ditempatkan bahkan tak sedikit pegawai yang ditugaskan jauh dari daerah asal mereka termasuk di Papua.

"Kebutuhan untuk bisa menjalankan tugas di tempat yang jauh dari asal membutuhkan dukungan terutama dari sisi rumah tinggal," ujarnya.

Baca Juga:

Kemenkeu Terus Maksimalkan PEN Sektor UMKM Biar Ekonomi Tetap Tumbuh

Pembangunan rusunara di Papua ini mencerminkan keadilan agar pegawai tidak merasa bertugas di suatu daerah dianggap sebagai hukuman seiring ada pegawai lain yang bertugas di Jakarta, Jawa Barat hingga Bali.

Sri Mulyani menyatakan, Kemenkeu selalu berusaha memenuhi kebutuhan para pegawainya dalam menjalankan tugas termasuk transportasi serta teknologi digital.

"Kemenkeu harus melakukan langkah-langkah agar jajaran Kemenkeu yang memiliki keterbatasan transportasi, komunikasi dan jauh dari home based mereka, mereka diberikan dukungan yang manusiawi," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Cegah Stunting, Kemenkeu Dukung Percepatan Proyek SPAM Kamijoro dan TPST Piyungan

#Rumah Susun #Kemenkeu #Papua
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Saat peristiwa kontak senjata terjadi, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Bos OPM Egianus Kogoya komplain serangan pesawat Super Tucano di Nduga. Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan separatis wajib ditumpas habis!
Wisnu Cipto - Senin, 28 September 2026
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Indonesia
Panglima TNI Senang 8 Senjata Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Delapan pucuk senjata yang disebut Agus termasuk jenis SS1 V1 yang sebelumnya direbut OPM dari satuan TNI.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Panglima TNI  Senang 8 Senjata  Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Indonesia
4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Personel TNI juga menyita sejumlah barang dari lokasi, antara lain satu pucuk SS2 V1, satu senjata api laras panjang dengan alat bidik Trijicon
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
 4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Bagikan