Cegah Stunting, Kemenkeu Dukung Percepatan Proyek SPAM Kamijoro dan TPST Piyungan


Pertemuan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu dengan Gubernur DIY. (Foto: MP/Humas Pemda DIY)
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mendorong percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro dan penanganan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
Pemda DIY mendapatkan fasilitas bantuan keuangan dari Kemenkeu untuk menyiapkan pembangunan proyek TPST Regional Piyungan dan proyek SPAM Regional Kamijoro.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Brahmantyo Isdijoso mengatakan, selesainya pembangunan kedua proyek itu diharapkan mampu mencegah peningkatan stunting di wilayah DIY.
Baca Juga:
Kasus Stunting di Kota Solo Capai 1.000 Lebih
Ia menjelaskan, stunting adalah masalah bagi generasi masa depan bangsa. Pengelolaan sampah dan air sangat penting bagi pencegahan stunting di suatu wilayah.
“Jangan sampai makin banyak stuntingnya karena stunting salah satu sumbernya adalah air. Jadi air apabila tidak terurus maka imbasnya adalah stunting,” ungkap Bramantyo saat rapat bersama Pemda DIY di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (1/11).
Ia melanjutkan, pembangunan SPAM regional di Bendungan Kamijoro dapat mencukupi kebutuhan air di masyarakat bagi dari segi kuantitas maupun kualitas.
Pihaknya akan menggelar rapat kembali guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul saat pembangunan dua proyek tersebut. Sehingga penyelesaiannya kedua proyek bisa dijalankan dan dipercepat secara efektif setelah pandemi COVID–19 mereda.
"Terkait permasalahan yang ada, kita akan terjunkan tim untuk sama-sama mencari solusi persoalan di sana. Nanti kita kerja samakan juga dengan Bantul, Sleman, Kota Jogja. Insyaallah dengan begitu dari daerah sendiri juga banyak mendapatkan solusi,” jelas Brahmantyo.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang melayani tiga daerah yaitu Sleman, Bantul dan Yogyakarta mulai kehabisan lahan untuk menampung buangan sampah. Diperlukan perluasan wilayah untuk menampung beban sampah tiga kabupaten tersebut.
Kemenkeu berencana menggandeng swasta untuk bekerja sama membiayai penyelesaian kedua proyek tersebut. Kementerian Keuangan sudah menetapkan jumlah alokasi anggaran fasilitas untuk pembangunan TPST Piyungan.
“Diperkirakan untuk proses penyiapannya Desember 2021 sudah mulai. Kemudian berproses, biasanya bisa setahun, dilanjutkan poses pengadaan dan mudah-mudahan pertengahan 2024 sudah bisa dimulai konstruksi, karena kita juga ngajak swasta untuk pendanaan,” tutup Brahmantyo.
Baca Juga:
Yuk Ikutan Sayembara Video Kreatif Kampanye Stunting Berhadiah Total Rp 37 Juta
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Kemenkeu.
Ketua Project Management Unit Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan (PMU TP5) DIY Rani Sjamsinarsi yang mendampingi Gubernur DIY dan Sekda DIY dalam pertemuan tersebut mengatakan, Sri Sultan menyambut baik uluran tangan dari pusat tersebut.
Mengingat dana yang diperlukan untuk penanganan proyek tersebut tidak sedikit dan tidak mungkin ditanggung sendiri oleh daerah. (Patricia Vicka/Yogyakarta)
Baca Juga:
Waspada Stunting pada Remaja
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat

Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit

Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media

Kearifan Lokal Jaga Warga Bikin Yogyakarta Cepat Pulih Dari Demo Berujung Rusuh

KAI Daop 6 Yogyakarta Layani 219.400 Penumpang Selama Long Weekend Maulid Nabi

Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat

Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden

Polisi Diminta Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Amikom, Bonnie Triyana: Tidak Ada Alasan yang Membenarkan Kekerasan Aparat Terhadap Pengunjuk Rasa

Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
