Berkas Perkara Terdakwa Azis Syamsuddin Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor


Logo KPK. (AntaraBenardy Ferdiansyah)
MerahPutih.com - Kasus perkara terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin segera dipersidangkan.
Senin (29/11) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas terdakwa Azis ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.
Azis merupakan terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah.
Baca Juga:
Azis Syamsuddin Segera Duduk di Kursi Pesakitan
"Jaksa KPK Yoga Pratomo telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Azis Syamsuddin, Senin (29/11), ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (30/11).
Menurut Ali Fikri, dengan masuknya berkas politikus Partai Golkar tersebut, maka tanggung jawab penahanan sekarang ini berada di tangan Pengadilan Tipikor.
"Penahanan terdakwa beralih dan menjadi wewenang dari Pengadilan Tipikor," ucapnya.
Baca Juga:
Telisik KPK Cari Kedekatan Azis dan Robin Lewat Wakasat Reskrim Agus
Selanjutnya, ucap Fikri, tim jaksa menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa.
Azis sendiri didakwa dengan dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Asp)
Baca Juga:
KPK Dalami Aliran Duit Suap dari Azis Syamsuddin ke AKP Robin
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
