Berkaca dari Kasus Harley, Kementerian BUMN Bakal Perkuat Peran Komisaris

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 06 Desember 2019
Berkaca dari Kasus Harley, Kementerian BUMN Bakal Perkuat Peran Komisaris

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal memperkuat peran para komisaris di masing-masing perusahaan pelat merah. Peran komisaris penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Selama ini peran komisaris tak terlalu dianggap, padahal mendapat gaji besar. Untuk itu, kementerian yang dipimpin Erick Thohir ini mendorong Komisaris BUMN untuk meningkatkan pengawasan operasional perusahaan pemerintah.

Baca Juga:

Begini Modus Penyelundupan Harley dan Sepeda Brompton yang Diduga Dilakukan Bos Garuda

"Penguatan komisaris. Selama ini komisaris tidak dianggap. Kita ini negara sudah membayar gaji besar komisaris. Merekalah jadi perpanjangan tangan kementrian untuk audit," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

Arya lantas mencontohkan kasus Harley Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat Garuda A330-900. Meski bermula dari laporan masyarakat, Arya menyatakan audit internal Garuda turut berperan membongkar kasus yang membuat Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara dicopot dari jabatannya tersebut.

Harley Davidson yang diselundupkan ke Indonesia. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

"Masyarakat yang menginformasikan adanya kasus motor mewah yang masuk lewat Garuda. Ketika sampai di kami, kami langsung mendorong Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea dan Cukai untuk melakukan investigasi. Kami juga dorong internal untuk lakukan audit karena Kementerian BUMN tidak punya perangkat untuk itu," ujarnya.

"Kami manfaatkan perangkat yang ada pemerintah sekarang. Jadi ke depan kalau ada laporan serupa, maka akan kami dorong pihak berwajib untuk lakukan penyelidikan. Kalau ada akan ditindak langsung oleh Kementerian BUMN," kata Arya menambahkan.

Baca Juga:

Diduga Selundupkan Onderdil Harley, PT Garuda Indonesia Bakal Disanksi

Lebih lanjut, Arya memastikan Menteri BUMN, Erick Thohir berkomitmen membetsihkan perusahaan-perusahaan BUMN dari berbagai penyimpangan. Hal ini dibuktikan Erick dengan mencopot Ari Ashkara.

"Sudah jelaskan, pak Erick Thohir tidak memukul bawah tapi langsung memukul pucuk pimpinannya. Itu kan membuktikan beliau komitmen dengan yang namanya bersih-bersih di BUMN. Ini sejalan dengan visinya pak Jokowi yang minta untuk perombakan total di BUMN," pungkasnya. (Pon)

#Garuda Indonesia #BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
Gerbong MRT dan Pesawat Baru Garuda Jadi Pendorong Investasi Dalam Negeri di Triwulan III 2025
Untuk PMDN di triwulan III meningkat Rp 73,4 triliun dibanding periode yang sama secara tahunan (year on year/YoY) yang sebesar Rp 198,8 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Gerbong MRT dan Pesawat Baru Garuda Jadi Pendorong Investasi Dalam Negeri di Triwulan III 2025
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Bagikan