Bawaslu Khawatir Anggotanya di Daerah Gagap Deteksi Celah Pelanggaran Pemilu 2024

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah diminta peka terhadap celah terjadinya pelanggaran.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada Bawaslu daerah untuk dapat mengenali potensi kerawanan. Khususnya dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) di tahapan Pemilu 2024.

Untuk itu, dia menegaskan agar Bawaslu daerah memahami baik-baik Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023.

Baca Juga:

Polri Gelar Rakor Pengamanan Pemilu 2024

"Termasuk misalnya potensi bagaimana fasilitas negara digunakan nanti, anggaran negara digunakan, berbenturan dengan pasal pasal dan memang harus dikawal," ungkapnya saat membuka kegiatan Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Daftar Calon Tetap dalam Pemilu 2024 di Bali, dikutip, Rabu (27/9).

Dia melanjutkan, kerawanan yang sudah diidentifikasi itu biasanya terjadi karena beberapa hal.

Pertama misalnya terjadi karena multitafsirnya norma hukum, kedua karena ketiadaan norma hukum, yang menurutnya membuat semua tahapan menjadi rawan.

"Atau bisa jadi kerawanan itu terjadi karena pengawas gagap menyikapi fakta dan realita. Lalu pengawas lambat merespons laporan atau informasi awal yang disampaikan. Hingga bingung menghadapi situasi yang di luar ekspektasi kita," katanya.

Baca Juga:

Isu Keberlanjutan Program Jokowi Jadi Arus Utama Pemilu 2024

Maka dari itu, Lolly mengajak untuk jajaran Bawaslu di daerah untuk memahami dan mematuhi regulasi yang dimiliki Bawaslu karena menurutnya hal tersebut sudah melingkupi seluruh tahapan Pemilu 2024.

"Secara prinsip menegakkan keadilan pemilu adalah tanggung jawab Bawaslu. Maka jangan takut. Munculkan kreativitas, perkuat inovasi, dan ketatkan kolaborasi," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Jelang Pemilu, Menkominfo Budi Temukan 11.000 Konten Hoaks