Bantah Bahas Revisi UU KPK Diam-Diam, PDIP: Di DPR Ngga Ada Operasi Senyap


Diskusi bertajuk 'KPK adalah Koentji'. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan membantah pihaknya membahas revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang KPK secara diam-diam untuk melemahkan KPK.
Anak buah Megawati Soekarnoputri itu menegaskan, seluruh rapat di DPR mulai dari Badan Musyawarah hingga Badan Legislatif melibatkan seluruh fraksi yang ada di Parlemen.
Baca Juga:
"Logika akal sehat, enggak mungkin lah di DPR ada operasi senyap. Jarena semuanya terjadwal dan terdokumentasi, secara transparan dan terbuka," katan Arteria dalam diskusi bertajuk 'KPK adalah Koentji' di Jakarta, Sabtu (7/9).

Menurut Arteria, tidak ada keinginan DPR untuk melemahkan KPK. Dia meminta pihak manapun untuk membuktikan bagian dalam draf RUU KPK yang disebut melemahkan Lembaga Antikorupsi. Sebaliknya, kata Arteria revisi UU KPK justru bakal memperkuat KPK.
"Dikatakan melemahkan, apa iya DPR gila. Dalam persepektif apa DPR mau melemahkan. Baca dulu saya bilang. Bagian mana yang dikatakan melemahkan, semuanya masih eksisting, bahkan dilakukan penguatan," tegasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pihaknya menolak rencana DPR merevisi UU KPK. Laode menilai saat ini UU tersebut belum waktunya UU direvisi.
Baca Juga:
"Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK," kata Laode saat dikonfirmasi wartasan, Kamis (5/9).
Menurut Laode, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR dilakukan secara diam-diam. Dia menyesalkan langkah DPR membahas penyusunan revisi UU tersebut tanpa melibatkan KPK dan masyarakat.
"Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya. Sangat menyedihkan," kata Laode. (Pon)
Baca Juga:
Ngotot Revisi UU KPK, Mahfud Nilai Usulan DPR Bakal Ditolak Jokowi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara

Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
