Bamsoet Harap KPK Beri Masukan kepada Pengusaha Agar Terhindari dari Jeratan Korupsi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 25 November 2021
Bamsoet Harap KPK Beri Masukan kepada Pengusaha Agar Terhindari dari Jeratan Korupsi

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengusaha kerap dilema dengan pungutan liar yang diarahkan kepada mereka. Sebab, banyak pengusaha kerap terjerat kasus suap lantaran adanya permintaan pengutan liar dari oknum pejabat negara.

Atas dasar itu, Kamar Dagang Industri (Kadin) melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendapatkan kepastian hukum bagi para pengusaha.

Baca Juga

Tutup Celah Korupsi, IMI Rangkul KPK Awasi Penyelenggaraan Formula E

"MOU, kerja sama dengan KPK terutama dalam hal pemberantasan korupsi, pencegahan dari pada pengusaha-pengusaha Indonesia yang selama ini selalu menjadi objek pungutan," ujar Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/11).

Bamsoet menuturkan, pengusaha kerap dilema dengan pungutan liar yang diarahkan kepada mereka. Menurut Ketua MPR ini, pengusaha kerap terjerat kasus suap lantaran adanya permintaan pengutan liar dari oknum pejabat negara.

"Dikasih masuk penjara, enggak dikasih, enggak dapat proyek," tuturnya.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Talkshow bertajuk 'Peran Pelaku Usaha Dalam Pemberantasan Korupsi' di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/11). Foto: Istimewa
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Talkshow bertajuk 'Peran Pelaku Usaha Dalam Pemberantasan Korupsi' di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/11). Foto: Istimewa

Bamsoet berharap KPK bisa memberikan masukan terhadap para pengusaha agar terhindar dari jeratan korupsi yang ditawarkan penyelenggara negara.

"Kita harapkan kerja sama ini membuat orang jadi sungkan, atau ngeri kalau minta 'susu tante' pada para pengusaha, terutama anggota Kadin. Susu tante itu, sumbangan sukarela tanpa tekanan, tapi ditekan," kata Bamsoet. (Pon)

Baca Juga

Respons KPK Atas Permohonan JC Eks Penyidik AKP Robin

#Bambang Soesatyo #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK #Kadin
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
Kadin Janjikan Renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni Rampung di April 2026, Tidak Pakai APBN
Program tersebut, tegas Anindya, dijalankan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN, melainkan melalui gotong royong anggota Kadin dari sektor swasta, koperasi, UMKM, hingga BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Kadin Janjikan Renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni Rampung di April 2026, Tidak Pakai APBN
Bagikan