Atasi Polusi Udara di Jakarta, Anggota DPRD Minta Tarif Tol dan Pajak Motor Dinaikkan
Arsip foto - Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym/pri.
MerahPutih.com - Kualitas polusi udara di Jakarta beberapa waktu ini cukup memprihatinkan. Jakarta sempat menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir.
Indeks kualitas udara di Jakarta sempat berada pada level 124 AQI US dengan polutan utama udara di Jakarta adalah PM 2.5 dengan konsentrasi 45 ug/m3.
Baca Juga:
Polusi Udara, Anggota DPRD Minta Pj Heru Tambah Anggaran Jalur Sepeda
Angka tersebut 9 kali lebih tinggi dari standar kualitas ideal WHO yang memiliki bobot konsentrasi PM 2,5 antara 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai, bahwa pemerintah harus serius dalam mengatasi persoalan polusi udara ini. Sebab buruknya kualitas udara akan terganggu pada kesehatan.
Gilbert pun menyarankan beberapa formulasi untuk menyelesaikan persoalan polusi udara ini. Salah satunya dengan membatasi penjualan kendaraan roda dua.
"Jumlah kendaraan bermotor sangat mendesak untuk segera dibatasi melalui berbagai cara. Saat ini dapat ditempuh pelarangan parkir di pinggir jalan di jalan utama, menaikkan tarif parkir di jalan dengan jumlah yang besar, mengurangi lahan parkir, menaikkan tarif tol pada jam berangkat dan pulang kantor. Tarif pajak kendaraan roda 2 perlu naik tinggi," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (10/8).
Baca Juga:
Untuk solusi transportasi publik, kata dia, yang paling cepat bisa dilakukan adalah penambahan armada dan perluasan trayek/lajur bus.
"Uji emisi yang ketat dan mempercepat pembangunan LRT, MRT," tuturnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pula menyesalkan soal pekerjaan galian di Jalan ibu kota yang mengganggu kelancaran kendaraan.
"Praktek galian dijalan yang dibongkar bolak balik seperti kebodohan, harus dihentikan. Sosialisasi akan dampak polusi dan kesadaran masyarakat untuk bersama pemerintah mengatasinya, perlu digalakkan. Jakarta perlu pejabat yang tegas, berani dan konsisten," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Normalisasi Kali Krukut Mulai dari Segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya