Atasi Polusi Udara di Jakarta, Anggota DPRD Minta Tarif Tol dan Pajak Motor Dinaikkan
 Mula Akmal - Kamis, 10 Agustus 2023
Mula Akmal - Kamis, 10 Agustus 2023 
                Arsip foto - Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym/pri.
MerahPutih.com - Kualitas polusi udara di Jakarta beberapa waktu ini cukup memprihatinkan. Jakarta sempat menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir.
Indeks kualitas udara di Jakarta sempat berada pada level 124 AQI US dengan polutan utama udara di Jakarta adalah PM 2.5 dengan konsentrasi 45 ug/m3.
Baca Juga:
Polusi Udara, Anggota DPRD Minta Pj Heru Tambah Anggaran Jalur Sepeda
Angka tersebut 9 kali lebih tinggi dari standar kualitas ideal WHO yang memiliki bobot konsentrasi PM 2,5 antara 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai, bahwa pemerintah harus serius dalam mengatasi persoalan polusi udara ini. Sebab buruknya kualitas udara akan terganggu pada kesehatan.
Gilbert pun menyarankan beberapa formulasi untuk menyelesaikan persoalan polusi udara ini. Salah satunya dengan membatasi penjualan kendaraan roda dua.
"Jumlah kendaraan bermotor sangat mendesak untuk segera dibatasi melalui berbagai cara. Saat ini dapat ditempuh pelarangan parkir di pinggir jalan di jalan utama, menaikkan tarif parkir di jalan dengan jumlah yang besar, mengurangi lahan parkir, menaikkan tarif tol pada jam berangkat dan pulang kantor. Tarif pajak kendaraan roda 2 perlu naik tinggi," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (10/8).
Baca Juga:
Untuk solusi transportasi publik, kata dia, yang paling cepat bisa dilakukan adalah penambahan armada dan perluasan trayek/lajur bus.
"Uji emisi yang ketat dan mempercepat pembangunan LRT, MRT," tuturnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pula menyesalkan soal pekerjaan galian di Jalan ibu kota yang mengganggu kelancaran kendaraan.
"Praktek galian dijalan yang dibongkar bolak balik seperti kebodohan, harus dihentikan. Sosialisasi akan dampak polusi dan kesadaran masyarakat untuk bersama pemerintah mengatasinya, perlu digalakkan. Jakarta perlu pejabat yang tegas, berani dan konsisten," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Potensi Banjir Rob 6-8 November, Gubernur Pramono: Mudah-mudah Tidak Bersamaaan Banjir Lokal dan Kiriman
 
                      Pramono Gelar Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem
 
                      Pramono Ungkap Biang Kerok Banjir Kemang Raya pada Kamis (30/10) Sore
 
                      Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
 
                      Tanggul Baswedan Jebol, 5 RT di Jaksel masih Kebanjiran Jumat (31/10) Pagi
 
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
 
                      Jakarta Selatan Masih 'Terendam', Cek 33 RT yang Belum Kering dari Serangan Banjir 1,6 Meter
 
                      Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
 
                      




