Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2020
Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Ilutrasi penyerahan Bansos. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera mengantisipasi ancaman resesi ekonomi, yang berpotensi menambah jumlah warga miskin akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi baik di sisi pasokan maupun permintaan secara signifikan.

BPS mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan naik karena pandemi yang berdampak kepada ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen.

Secara jumlah, paling tidak penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.

Baca Juga:

Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan, tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini dengan eksekusi berbagai kebijakan dan program yang berjalan berjalan cepat untuk antisipasi resesi.

"Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi," ujar Ecky.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).

Ia meminta, kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat, serta alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan elpiji untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran pemulihan ekonomi nasional harus untuk rakyat miskin dan menggerakkan kembali perekonomian rakyat," ujarnya. (ARR).

Baca Juga:

Satlantas Pasuruan Buat Area Traffic Light Ala Moto GP

#Angka Kemiskinan #Pengangguran #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 268 triliun untuk 2026 akan diprioritaskan untuk program ini, dengan stand by Rp 67 triliun karena totalnya Rp 335 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Pentingnya percepatan KUR Perumahan Rakyat dan Sanitasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Indonesia
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Pemerintah menyiapkan sejumlah program, termasuk 'Jakarta Barat Job Festival Gelombang" III tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Indonesia
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Penyaluran percepatan KUR ditargetkan diberikan kepada 2,3 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, lulusan Sekolah Rakyat bisa mengangkat keluarga dari kemiskinan. Ia mengatakan itu saat hadir di Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, Jumat (22/8).
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan