Anies Pasang Bambu Getah Getih Lalu Dibongkar, DPRD: Mubazir!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 18 Juli 2019
Anies Pasang Bambu Getah Getih Lalu Dibongkar, DPRD: Mubazir!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pembongkaran bambu getah getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan pemasangan karya seni Bambu 'Getah Getih' oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di kawasan Bundaran HI sia-sia atau mubazir. Lantaran belum genap satu tahun instalasi Getah Getih itu dibongkar.

Patung Getah Getih merupakan karya dari seniman, Joko Avianto. Proses pembuatan sendiri menelan biaya hingga setengah miliar atau Rp 550 juta.

Baca Juga: Alasan Pemprov DKI Bongkar Pajangan Bambu Rp550 Juta di Bundaran HI

"Yang pertama mubazir, yang kedua dulu kan pernah kita pertanyakan katanya kan tahan lama. Karena ada dia punya alat untuk bisa membuat bambu tahan lama gitu loh. Itu awal yang kita denger seperti itu," ujar Gembong dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/7).

Anggota Komisi A ini mengaku, bahwa Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih mendukung langkah Anies yang ingin memberikan ruang lebih bagi seniman di Ibu Kota.

"Tapi itu karena barang seni, maka waktu itu oke saja kita apresiasi. Tapi kalau faktanya sekarang sudah dibongkar artinya fakta apa yang sekarang disampaikan tidak sesuai," cetus Gembong.

Seni Instalasi bambu di Bundaran HI
Seni Instalasi bambu di Kawasan Bundaran HI (Foto: MP/Asropih)

Gembong pun mengimbau, kepada Anies untuk lebih hati-hati dalam menggelontorkan anggaran jangan sampai mubazir karena anggaran juga berasal dari uang rakyat yang harus sesuai penggunaannya.

"Sudah pasti (penggunaan anggaran), itu harus hati-hati kan duit rakyat tidak sedikit. Bahwa saat itu kita berikan apresiasi kepada gubernur untuk menghidupkan kreatifitas seni untuk ditampilkan di DKI Jakarta ya tapi harus proporsional," ucap Gembong.

Baca Juga: Ketika Bambu-Bambu Tak Lagi Bikin Anies Dirisak

Seperti diketahui, pajangan bambu Getah Getih diresmikan oleh Gubernur Anies pada 16 Agustus 2018 lalu. Instalasi Getih Getah dibangun untuk mempercantik Jakarta memperingati perhelatan Asian Games.

Tepat pada Rabu (17/7) malam kemarin petugas Dinas Kehutanan DKI Jakarta melakukan pembongkaran patung Getih Getah. (Asp)

#Budidaya Bambu #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Bagikan