Anggota DPR Tunggu Keseriusan Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang
DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Langkah pemerintah memberantas perdagangan orang menuai dukungan. Salah satunya datang dari Dewa Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung pelaksanaan restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Satgas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO dikendalikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menekankan penegakan hukum dengan serius terhadap pelaku TPPO.
Baca Juga:
Mahfud MD Sebut NTT Darurat Kasus TPPO
“Kami mendukung restrukturisasi satgas ini. Ini juga membuktikan Indonesia sangat serius memberantas TPPO karena perlu diakui masalah paling menonjol di lapangan menyangkut aspek penegakan hukum yang tidak maksimal,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/6).
Christina menyampaikan bahwa keputusan dari Presiden Indonesia Joko Widodo menunjuk Kapolri sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO merupakan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan penegakan hukum.
“Nah, sekarang kami tunggu keseriusan, sejauh mana langkah penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat. Jika tetap ada, langkah tegas perlu untuk diambil,” ucapnya.
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Kejahatan TPPO, Tidak Ada Beking-beking
Sehingga dengan restrukturisasi tersebut, pemerintah dapat memetakan jalan yang tepat untuk memaksimalkan pemberantasan TPPO.
“Momentum ini harus kita manfaatkan. Sinergi harus dikuatkan di tengah komitmen Presiden yang kuat. Kami di DPR akan mendukung penuh upaya tersebut sehingga makin optimal,” jelasnya. (Knu)
Baca Juga:
Penanganan TPPO Di ASEAN Makin Menguat
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Polisi Bandara Tangkap Pelaku Pemalsuan Electronic Pekerja Migran Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia