Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 Oktober 2023
Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP meresmikan kantor DPC PDIP Solo, Jawa Tengah pada Senin (16/10). Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Acara tersebut dihadiri semua pengurus struktur DPC dan wali kota dan wakil wali kota. Namun, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga kader PDIP, justru absen. Ketidakhadiran Gibran menimbulkan banyak tafsir, karena bertepatan dengan hari sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas usia capres-cawapres.

Gibran Rakabuming Raka akhirnya meminta maaf pada Ketum Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Baca Juga:

Gibran Konsultasi dengan Hasto Kristiyanto Sebelum Memutuskan Maju Cawapres

Gibran mengaku sudah pamit dengan Ketua DPC PDIP Solo atas ketidakhadiran acara tersebut. Pasalnya, ada pekerjaan yang harus dilakukan.

"Saya sudah pamit Pak Ketua DPC PDIP Solo, karena ada tamu Dirjen PT KAI untuk menyelesaikan masalah proyek pasca-Kepala DJKA Jateng kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Gibran, Selasa (17/10).

Dia mengatakan, akan mengklarifikasi juga soal ini ke DPP saat bertemu dengan Sekjen PDIP Rabu (17/10). Ia menyebut, selalu hadir di acara partai seperti Rakernas dan Rakerda.

"Saya datang terus, Rakernas, Rakerda, memang karena pas jam kerja saja (peresmian kantor DPC PDIP). Ada hal-hal urgen yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan proyek Palang Joglo timeline tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga," kata dia.

Baca Juga:

Nusron Wahid Buka Suara soal Isu Gibran Gabung Golkar

Proyek Rel Layang Joglo, kata dia, harus dijaga dengan baik sebagai proyek strategis melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, yakni Kemenhub dan Kemen PUPR.

"Ini proyek penting, harus saya jaga sekali, saya sudah izin. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf, tapi saya merasa ada pekerjaan urgen yang harus saya selesaikan," katanya

Dia tidak ingin pekerjaan proyek Palang Joglo meleset. Kalau timeline-nya pekerjaan itu selesainya bisa 2025 hingga 2026.

"Saya yakin warga Kelurahan Joglo, Kadipiro, Mojosongo tidak ingin itu terjadi (pekerjaan molor)," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Persilakan Gibran Maju sebagai Bacawapres

#PDIP #Gibran Rakabuming
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan