234 Paket Obat dari 18 Kelas Terapi Disiapkan saat Puncak Haji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Juli 2022
234 Paket Obat dari 18 Kelas Terapi Disiapkan saat Puncak Haji

Calon haji kembali ke hotel mereka dari Masjidilharam, Mekah, Senin (4-7-2022). ANTARA/Desi Purnamawati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persiapan kesehatan untuk operasional di puncak haji diklaim sudah 100 persen siap. Tim kesehatan termasuk obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan mulai dimobilisasi pada Rabu (6/7).

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Budi Sylvana menyatakan, sesuai rencana Sebanyak 331 petugas kesehatan PPIH Arab Saudi bidang kesehatan akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan di Masyair.

Baca Juga:

Menag Pastikan Pelayanan Haji di Arafah Sudah Lebih Baik dari Sebelumnya

Rinciannya, pos kesehatan Arafah akan berada di tenda misi haji Indonesia di maktab delapan dan menjadi tanggung jawab tim kesehatan bandara dibantu oleh petugas bawah kendali operasi (BKO) dari KKHI Makkah dan Madinah.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan daerah Muzdalifah akan disediakan 10 pos kesehatan satelit yang petugasnya berasal dari KKHI Makkah.

Di Mina akan disediakan satu pos kesehatan di daerah Al-Muaisim yang menjadi tanggung jawab tim KKHI Madinah dan satu pos kesehatan satelit di Maktab tujuh yang akan dijaga oleh EMT. Selain itu, juga akan tersedia pos mobile di sepanjang jalur jamarat, yaitu empat pos di jalur atas dan empat pos di jalur bawah.

"Layanan kesehatan yang akan diberikan sifatnya kegawatdaruratan maupun pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan jamaah," katanya.

Ia memaparkan, sebanyak 234 paket obat dari 18 kelas terapi sudah disiapkan dan sudah diberikan kepada para Tenaga Kesehatan Haji (TKH) Kloter, yang di dalamnya termasuk golongan antibiotik, obat hipertensi, diabetes melitus, vitamin, dan cairan.

Begitu juga dengan obat-obatan untuk Pos Kesehatan Arafah, Tim Mobile Muzdalifah, dan Pos Kesehatan Mina sudah 100 persen siap.

Jenis Obat yang akan dibawa ke pos kesehatan Arafah termasuk obat obatan yang bersifat analgesik sampai ke golongan narkotik, anestetik, anti alergi dan anti anafilaksis, juga obat obatan anti infeksi.Ternasuk juga obat obatan anti topical, psikotroprifarmaka, dan sebagainya.

Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Mekkah. ANTARA/Desi Purnamawati
Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Mekkah. ANTARA/Desi Purnamawati

"Total ada 321 item obat yang disiapkan untuk Arafah saja, belum termasuk Muzdalifah dan Mina," tambah Budi.

Tim menyiapkan 78 jenis alat kesehatan yang akan disebar ke tiga pos kesehatan. Kelompok pertama Arafah sebanyak 35 item alat-alat medis, kelompok kedua di Muzdalifah ada 22 item dan kelompok ketiga di Mina 21 item.

Diantara jenis alat kesehatan yang akan dideploy ke pos-pos kesehatan diantaranya adalah oksigen Concentrator, minor surgery, pulse oxymetry, alat tensi,alat EKG, nebulizer, tandu, kursi roda, hingga lampu tindakan.

Ia memaparkan, misi Kementerian Kesehatan adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian jemaah haji sebanyak satu per mil.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi jamaah. Semua upaya kami lakukan untuk keselamatan dan kesehatan jamaah haji Indonesia," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf dan Istri Berangkat Naik Haji atas Undangan Khusus

#Ibadah Haji #Idul Adha #Jemaah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Bagikan