Progres TPPI berjalan dengan baik

Kementerian ESDM telah melakukan banyak hal dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Hakim tunggal Lendriaty Janis menyatakan surat perintah penyidikan atas nama Dahlan Iskan yang dikeluarkan Kejaksaan pada 5 Juni 2015 tidak sah dan tidak didasari hukum.

"(Dahlan Iskan) diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penyidik meminta keterangannya yang saat itu menjabat Dirut PT PLN,"ujar Wiyagus.

"Rumah tersangka dan satu lantai gedung di Mid Plaza," kata Direktur Tipideksus Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Bareskrim Mabes Polri membantah pihaknya mengistimewakan bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai saksi terkait dugaan korupsi penjualan kondensat SKK Migas ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Polisi memeriksa petinggi Bank Dunia di Kementerian Keuangan bukan di Bareskrim Mabes Polri.

Jenderal bintang satu itu menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap Sri Mulyani pada tanggal 10 Juni mendatang.

Bareskrim Mabes Polri dijadwalkan akan melakukan pemanggilan terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk dimintai keterangan sebagi saksi terkait kasus penjualan kondesat dari BP Migass kepada PT Trans Pacific Petromichmical Indotama (PT TPPI) beberapa waktu lalu.

Polisi memeriksa DH tersangka kasus penjualan kondensat. Polisi belum bisa memastikan apakah akan langsung menahan DH atau tidak?

Saat dikonfirmasi apakah penyidik Bareskrim Mabes Polri akan memanggil Jusuf Kalla (JK) untuk dimintai keterangan. Pihaknya belum berencana untuk memanggil orang nomor dua di tanah air.

Bekas Kepala BP Migas Raden Priyono diam-diam diperiksa jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait penjualan kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).