Yustinus Prastowo: Tax Amnesty Belum Bisa Diterapkan di Indonesia
 Adinda Nurrizki - Jumat, 05 Juni 2015
Adinda Nurrizki - Jumat, 05 Juni 2015 
                Forum Pajak Berkeadilan gelar diskusi Pro Dan Kontra Tax Amnesty di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Jumat (5/6). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)
MerahPutih Keuangan - Direktur Executive Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang tengah digodok oleh pemerintah belum bisa diterapkan di Indonesia dengan waktu yang cepat. Hal tersebut dikarenakan, untuk dapat menjalankan aturan tersebut, pemerintah harus memiliki data yang akurat.
"Kalau mau menarik dana dari luar tanpa didahului data yang akurat, saya rasa itu sulit. Kita harus menghimpun data dulu supaya optimal," tuturnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (5/6).
Lebih lanjut dia mengatakan, jika pemerintah hanya bermodalkan data awal saja itu sangat sulit. Karena pasalnya, data terkait aktur pajak di luar negeri itu sangat minim.
Oleh sebab itu, Yustinus menyarankan paling ideal pengampunan pajak (tax amnesty) dapat dilakukan pada tahun 2017 atau 2018 mendatang.
Yustinus juga menyarankan agar pemerintah Indonesia dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dan data perpajakan terlebih dahulu dengan negara-negara lainnya. Karena dengan adanya kerja sama tersebut, itu bisa menjadi senjata bagi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan data perpajakan yang tercatat di luar negeri.
"Kerja sama tersebut juga dapat dilakukan untuk melawan penghindaran dan pengelakan pajak lintas negara," sambungnya.
Sementara itu, ketika ditemui di tempat yang sama, Direktur Pelayanan Penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengatakan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak soal wacana pengampunan pajak (tax amnesty). Di antaranya, para penegak hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pengusaha, dan lain-lain.
"Ini belum dimasuk wacana loh. Ini baru apakah ini bisa dijalankan. Kalau kajian dari aspek perpajakannya, ini memungkinkan karena ini menarik," tutupnya. (rfd)
BACA JUGA:
BPK: Putusan Sidang Audit KPU Akan Diserahkan ke DPR Besok
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Pajak Bakal Naik saat Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Menkeu Purbaya: Rakyat Pasti Senang
 
                      Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
 
                      Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
 
                      Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
 
                      Andalkan IT Tekan Pelanggaran Pajak, Menkeu Tuntut Pembenahan Coretax Beres Pekan Ini
 
                      14 Juta Wajib Pajak Dibidik Buat Segera Aktivasi Akun Coretax
 
                      DJP Gelar Pekan Sita, Kanwil Jateng Sita 38 Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 3,2 Miliar
 
                      Prabowo Perintahkan Menkeu Optimalkan Penerimaan Pajak dan Devisa Hasil Ekspor
 
                      Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Dipastikan Batal, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Kemenkeu
 
                      26 Pegawai DJP Dipecat, DPR Tegaskan Pajak Bukan untuk Memperkaya Penjahat
 
                      




