Yusril: Presiden Jokowi Makin Mendunia

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 08 April 2015
Yusril: Presiden Jokowi Makin Mendunia

Pakar hukum tata negara dan pendiri Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Meski Presiden Joko Widodo sudah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan tunjangan uang muka mobil kepada pejabat dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta belum kunjung tuntas.

Presiden Joko Widodo mengaku tidak membaca terlebih dahulu naskah yang dibacanya, sehingga Perpres No 39 tahun 2015 tentang Tunjangan Uang Muka Kendaraan Bermotor Perorangan Pejabat Negara, lolos dan disahkan.

Pengakuan Presiden Jokowi yang tidak membaca naskah tersebut disampaikan kepada sebuah media massa berbahasa Inggris di ibukota. Hal tersebut pertama kali diunggah oleh pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra melaui akun twitternya @Yusrilihza_mhd.(Baca: Jokowi Menaikkan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat)

Yusril sendiri menggunggah sebuah berita surat kabar berbahasa Inggris terkemuka. Pada mulanya ia mengira bahwa surat kabar tersebut adalah Wall Street Journal (WSJ), belakangan ia meralat bahwa surat kabar tersebut adalah surat kabar nasional terkemuka berbahasa Inggris di ibukota.

"Joko: I Don't read what i sign," demikian judul berita tersebut menyebar luas di lini massa.

Di Twitter sendiri muncul sebuah tagline berjudul "Presiden Jokowi Makin Mendunia" yang pertama kali disampaikan oleh pakar hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Hingga kini isu tersebut sudah masuk menjadi trending topic di Indonesia.(Baca: Bertambahnya Uang Muka Mobil Pejabat, Presiden Paling Bertanggung Jawab)

"Presiden Jokowi Makin Mendunia," tulis akun twitter @YusrilIhza_mhd

Seirama dengan Yusril beberapa netizen juga menyampaikan tanggapan atas munculnya berita tersebut.

"Planga plongo aja kerjanya," tulis akun twitter @Iqbalyanri.

"Presiden Jokowi Makin Mendunia, Karena ini : "I Don't Read What I Sign" cari deh... konyol po...
wkwkwk...," tulis Ahmad Khoriul Azmi dalam akun twitternya @ahkhoazmi.

"TOP, MALU PUNYA PRESIDEN JOKOWI," tulus SiaRiman dalam akun twitternya @arimanku. (bhd)

 

 

#Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil #Yusril Ihza Mahendra #Fasilitas Pejabat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra soroti maraknya maling tewas diamuk massa di Bali dan Morowali. Ia minta Polri hadir cegah main hakim sendiri
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Indonesia
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KPK dapat melakukan supervisi suatu kasus meskipun yang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian RI (Polri) atau Kejaksaan Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Berhaji secara tidak resmi hanya akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan masalah begitu masuk ke wilayah Arab Saudi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Indonesia
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Yusril menekankan revolusi digital dan AI tidak hanya berbicara soal kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental seperti keadilan, kekuasaan, dan arah peradaban bangsa.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Bagikan