Andika Pratama
MerahPutih.com - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf mempertanyakan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Prabowo-Sandi yang menjadi acuan untuk diperiksa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, Prabowo-Sandi pertama kali mengajukan gugatan pada 24 Mei 2019, dan mengajukan perbaikan permohonan gugatan pada 10 Juni 2019.
Ketua Tim Hukum paslon 01, Yusril Ihza Mahendra menegaskan permohonan yang menjadi acuan MK ini penting karena menyangkut jawaban yang disiapkan pihaknya sebagai pihak terkait.
BACA JUGA: Tim Kuasa Hukum Klaim Prabowo-Sandi Menang Pilpres 52 Persen
"Kalau seperti ini tidak jelas yang mana yang harus kami tanggapi," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Ia menambahkan, isi permohonan sengketa atau gugatan yang dibacakan pengacara Prabowo-Sandiaga dalam persidangan mudah dipatahkan. Sebab argumen yang diberikan hanya sebatas asumsi saja.
"Semuanya dapat dipatahkan karena semuanya itu hanya asumsi-asumi. Tidak merupakan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini," ujar Yusril.
Contohnya ketika pengacara Prabowo-Sandiaga menyebut ada indikasi pelanggaran dari kebijakan kenaikan gaji PNS. Menurut Yusril, harus dibuktikan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah perolehan suara untuk Jokowi-Ma'ruf dari kalangan PNS.
Yusril mengatakan tuduhan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan secara konkret. Artinya, pengacara 02 harus menunjukan di mana kecurangan terjadi, siapa pelakunya, dan berapa banyak potensi suaranya.
Tanpa itu semua, tuduhannya tidak kuat dan tidak memiliki nilai pembuktian. Selain itu, pengacara 02 juga harus jelas menyebut lokasi pelanggaran tersebut.
BACA JUGA: Kulik UU Pemilu, Yusril Patahkan Argumen Gugatan Pilpres Kubu Prabowo
"Misal Pak Jokowi mengatakan 'ayo datang pakai baju putih' lalu dikatakan ini adalah suatu kecurangan. Apa hubungannya? Orang pakai baju putih atau hitam itu terus pas di kotak suara (pilih siapa) bagaimana cara membuktikannya?" ujar Yusril.
"Jadi semua masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," tutup Yusril. (Knu)
