Yusril Ihza Mahendra Ramaikan Bursa Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 21 Januari 2023
Yusril Ihza Mahendra Ramaikan Bursa Capres-Cawapres

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Yusril Ihza Mahendra meramaikan bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, mantan Menteri Menteri Sekretaris Negara ini diusung Partai Bulan Bintang (PBB).

"Jadi saat rakornas kemarin itu semua yang hadir menginginkan Pak Yusril dicalonkan Partai Bulan Bintang sebagai capres ataupun cawapres. Jadi Partai Bulan Bintang sepakat dalam satu komando mencalonkan Pak Yusril maju capres-cawapres," ujar Wakil Ketua Umum PBB, Dwianto Ananias di Jakarta, Jumat (20/1).

Baca Juga

Jokowi Siap Dukung Yusril Jadi Capres 2024

Dwianto sadar untuk bisa mengusung Yusril di Pilpres 2024, partainya harus berkoalisi agar dapat dapat memenuhi persyaratan ambang batas 20 persen.

"Soal koalisi, itulah komunikasi politik yang sedang dibangun itu ke mana nanti, karena kami kan enggak bisa calonkan sendiri, jadi perlu koalisi," ujarnya pula.

Ia pun menyebut saat ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor sedang menjajaki komunikasi dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk membahas kemungkinan koalisi.

"Itu komunikasi politik kan dibangun, dengan sesama Sekjen, Mas Hasto sama Sekjen kita (Afriansyah)," ujarnya

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Dwianto Ananias (paling kiri) dalam acara diskusi bertajuk "Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024", di Jakarta, Jumat (20/1/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Dwianto Ananias (paling kiri) dalam acara diskusi bertajuk "Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024", di Jakarta, Jumat (20/1/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

Terkait hasilnya, Dwianto mengatakan PBB masih akan menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya mudah-mudahan ini semua kan bagaimana Ibu Mega, kita tunggu nanti respons dari PDIP, tapi komunikasi sudah dibangun dari sekarang," ujarnya lagi.

Di luar PDIP, Dwianto mengatakan PBB belum menjalin komunikasi dengan partai politik (parpo) lain terkait kemungkinan koalisi.

"Kami belum ada komunikasi dengan yang lain," ujarnya.

Baca Juga

Yusril Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Merupakan Tragedi Demokrasi

Ia menyinggung pula dukungan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Rakornas PBB apabila Yusril maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024 sebagai modalitas kuat bagi partainya.

"Sinyal dari Presiden itu saya kira sinyal yang bagus juga, karena Presiden melihat kualitas dan kemampuan Pak Yusril," katanya lagi.

Menurutnya, dengan pengalaman Yusril yang pernah tiga kali menjabat sebagai menteri serta memiliki kompetensi kepakaran dalam hukum tata negara yang baik, maka kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi untuk membawa pemerintahan Indonesia yang lebih baik ke depannya.

"Sayang kalau orang seperti beliau itu tidak memberikan kontribusi dalam pemerintahan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu (11/1), Presiden Jokowi menyatakan siap memberikan dukungan apabila Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Kalau menyimak apa yang disampaikan Prof Yusril tadi dengan pengalaman beliau yang sangat panjang, saya mendukung lho, kalau Prof Yusril pada 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden," kata Jokowi saat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai PBB di Jakarta. (*)

Baca Juga

Pendapat Yusril Ihza Mahendra Terkait Pembentukan Perppu Cipta Kerja

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Pilpres #Partai Politik #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Pemerintah menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penataan jabatan yang dapat diisi anggota Polri aktif selesai dan diterbitkan akhir Januari 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir
Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru mulai 2 Januari. Yusril Ihza Mahendra menyebut ini sebagai akhir era hukum pidana kolonial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan