Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Yusril Ihza Mahendra Ramaikan Bursa Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 21 Januari 2023
Yusril Ihza Mahendra Ramaikan Bursa Capres-Cawapres

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Yusril Ihza Mahendra meramaikan bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, mantan Menteri Menteri Sekretaris Negara ini diusung Partai Bulan Bintang (PBB).

"Jadi saat rakornas kemarin itu semua yang hadir menginginkan Pak Yusril dicalonkan Partai Bulan Bintang sebagai capres ataupun cawapres. Jadi Partai Bulan Bintang sepakat dalam satu komando mencalonkan Pak Yusril maju capres-cawapres," ujar Wakil Ketua Umum PBB, Dwianto Ananias di Jakarta, Jumat (20/1).

Baca Juga

Jokowi Siap Dukung Yusril Jadi Capres 2024

Dwianto sadar untuk bisa mengusung Yusril di Pilpres 2024, partainya harus berkoalisi agar dapat dapat memenuhi persyaratan ambang batas 20 persen.

"Soal koalisi, itulah komunikasi politik yang sedang dibangun itu ke mana nanti, karena kami kan enggak bisa calonkan sendiri, jadi perlu koalisi," ujarnya pula.

Ia pun menyebut saat ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor sedang menjajaki komunikasi dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk membahas kemungkinan koalisi.

"Itu komunikasi politik kan dibangun, dengan sesama Sekjen, Mas Hasto sama Sekjen kita (Afriansyah)," ujarnya

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Dwianto Ananias (paling kiri) dalam acara diskusi bertajuk "Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024", di Jakarta, Jumat (20/1/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Dwianto Ananias (paling kiri) dalam acara diskusi bertajuk "Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024", di Jakarta, Jumat (20/1/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

Terkait hasilnya, Dwianto mengatakan PBB masih akan menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya mudah-mudahan ini semua kan bagaimana Ibu Mega, kita tunggu nanti respons dari PDIP, tapi komunikasi sudah dibangun dari sekarang," ujarnya lagi.

Di luar PDIP, Dwianto mengatakan PBB belum menjalin komunikasi dengan partai politik (parpo) lain terkait kemungkinan koalisi.

"Kami belum ada komunikasi dengan yang lain," ujarnya.

Baca Juga

Yusril Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Merupakan Tragedi Demokrasi

Ia menyinggung pula dukungan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Rakornas PBB apabila Yusril maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024 sebagai modalitas kuat bagi partainya.

"Sinyal dari Presiden itu saya kira sinyal yang bagus juga, karena Presiden melihat kualitas dan kemampuan Pak Yusril," katanya lagi.

Menurutnya, dengan pengalaman Yusril yang pernah tiga kali menjabat sebagai menteri serta memiliki kompetensi kepakaran dalam hukum tata negara yang baik, maka kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi untuk membawa pemerintahan Indonesia yang lebih baik ke depannya.

"Sayang kalau orang seperti beliau itu tidak memberikan kontribusi dalam pemerintahan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu (11/1), Presiden Jokowi menyatakan siap memberikan dukungan apabila Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Kalau menyimak apa yang disampaikan Prof Yusril tadi dengan pengalaman beliau yang sangat panjang, saya mendukung lho, kalau Prof Yusril pada 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden," kata Jokowi saat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai PBB di Jakarta. (*)

Baca Juga

Pendapat Yusril Ihza Mahendra Terkait Pembentukan Perppu Cipta Kerja

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Pilpres #Partai Politik #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KPK dapat melakukan supervisi suatu kasus meskipun yang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian RI (Polri) atau Kejaksaan Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Bagikan