Yorrys: Penunjukkan Aziz Syamsuddin Sama Saja Melindungi Koruptor

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Desember 2017
Yorrys: Penunjukkan Aziz Syamsuddin Sama Saja Melindungi Koruptor

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai buka suara menyikapi penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto yang kini tengah mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberansan Korupsi (KPK).

"Ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan melindungi koruptor, ini bahaya sekali," ujar Yorrys saat ditemui di sela-sela Sarasehan Nasional : Merumuskan Pembaharuan dan Kebangkitan Partai Golkar, di Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/12).

Yorrys meminta partai beringin untuk segera membersihkan diri dari oknum-oknum yang telah merusak citra partai. Terlebih, ada pihak- pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu di tubuh Partai Golkar serta DPR.

"Golkar yang mempelopori, seperti Ketua Fraksi dan lain-lain. Ini perlu dipertimbangkan bahwa orang-orang itu harus dibersihkan. Tak boleh ada benalu-benalu di Golkar yang ingin mempertahankan kekuasaan karena korupsi ini," tegas Yorrys.

Yorrys menyebut, penunjukan Azis sebagai Ketua DPR melalui surat yang ditandatangani Setnov telah merusak citra DPR dan Golkar. Bahkan, ia menegaskan hal itu sama saja dengan melindungi koruptor.

"Tapi yang jelas itu tidak boleh terjadi, karena akan merusak citra DPR dan Golkar. Ini kan sama saja melindungi koruptor," jelas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membenarkan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, dengan menunjuk Aziz Syamsuddin otomatis Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto, menurut Mahyudin, tidak masalah karena sampai saat ini Novanto masih Ketua Umum Partai Golkar, dan jabatan Ketua DPR memang jatah Golkar.

Dalam kondisi normal, kata dia, mungkin saja Novanto membawa persoalan itu dalam rapat DPP Golkar. Namun, lanjutnya, itu pun untuk kepentingan demokratisasi di partai.

Ia yakin, penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR sudah dipertimbangkan secara matang, termasuk soal kapasitas dan kapabilitas Aziz. (Pon)

#Aziz Syamsuddin #Yorrys Raweyai #Partai Golkar #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Indonesia
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Framing negatif terhadap Pak Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Berita Foto
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Partai Golkar M Sarmudji dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menyerahkan secara simbolis 610 ribu paket sembako di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan