YLKI Sebut Selama Penanganan COVID-19 Banyak Hak Konsumen yang Dirampas

MerahPutih.com - Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) meminta masyarakat mengantisipasi sejumlah masalah yang dihadapi saat penyebaran COVID-19

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, wabah virus corona bukan hanya meluluhlantakkan sendi-sendi pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga sendi sendiri perekonomian, bahkan sampai di level mikro.

Baca Juga

YLKI Anggap Penggratisan Tagihan Listrik Selama 3 Bulan Salah Sasaran

"Lebih dari itu, wabah virus corona juga merusak sendi-sendi pelayanan dasar bagi konsumen, dan atau pelayanan publik secara keseluruhan," kata Tulus dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Tulus menambahkan, selama wabah virus corona melanda Indonesia, berdasar monitoring dan pengaduan konsumen ke YLKI, ada beberapa hal komoditas barang dan pelayanan yang dikeluhkan konsumen, bahkan profesi kesehatan.

Tulus mencontohkan sulitnya masyarakat mendapatkan masker, hand sanitizer, bahkan produk multi vitamin, khususnya vitamin C. Selain barangnya langka, kalau pun ada harganya selangit.

"Bahkan banyak terjadi penipuan penjualan secara online," terang Tulus.

Lalu, Tulus menambahkan soal adanya pengaduan terkait kelangkaan atau makin minimnya APD (Alat Pelindung Diri) bagi tenaga medis, baik dokter atau perawat, dan para medis lainnya.

"Pengaduan masalah alat-alat kesehatan meliputi ketersediaan barang, harga yang tidak wajar, produk substandar, dan bahkan dugaan persaingan usaha tidak sehat," terang Tulus.

Ia melanjutkan, ada masyarakat yang sulit mengakses pelayanan rumah sakit, baik untuk pelayanan Covid-19 dan atau pelayanan reguler. Ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah

"Banyak calon pasien yang telantar di RS, karena pelayanan RS terfokus/terkuras untuk pelayanan pasien yang berhubungan dengan COVID-19," imbuh Tulus.

Tulus jug menyoroti sulitnya masyarakat melakukan refund atau bahkan cancel tiket pesawat, dan atau hotel yang dipesan via Online Travel Agent (OTA).

"Saat wabah seperti ini, seharusnya management OTA mempunyai urgent respons yang memadai, bukan malah mempersulit konsumen, apalagi mengenakan biaya administrasi atau bahkan memotong uang konsumen," terang Tulus.

Kemudian, Tulus juga menyoroti pengaduan masalah leasing dan pelayanan perbankan. Presiden menjanjikan relaksasi di sektor keuangan seperti untuk kredit leasing dan perbankan.

"Praktik di lapangan hal ini belum jelas eksekusinya," teramg dia.

Baca Juga

Pemerintah Pusat Didesak Beri Kewenangan Daerah Lakukan Karantina Wilayah

Tulus meminta negara menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan, dengan memberikan kompensasi baik secara langsung seperti subsidi (jaring pengaman sosial), dan atau menurunkan/menghapuskan beberapa tarif pelayanan publik, seperti listrik, PDAM, dan lainnya.

"Juga cicilan pada perbankan/lembaga keuangan, pun perlu ditangguhkan," tutup Tulus. (Knu)