Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Ciptakan Ketidakadilan

MerahPutih.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mewacanakan mematok tarif Kereta Rel Listrik (KRL) untuk orang kaya. Nantinya, mereka orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

"Kalau (tarif) KRL enggak naik. InsyaAllah 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain," kata Menhub Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/12).

Baca Juga

PPKM Dicabut, Penumpang KRL Tetap Wajib Pakai Masker

Namun, rencana pembedaan tarif KRL bagi 'Si Kaya' dan 'Si Miskin' menuai polemik. Sebab, hal ini bisa menciptakan ketidakadilan bagi para pengguna KRL.

Merespons wacana tersebut, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai penyesuaian tarif KRL saat ini belum diperlukan. Menurut Tigor, seharusnya pemerintah harus tetap memberikan subsidi.

"Sehingga masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan kereta api, sehingga kemacetan bisa berkurang," jelas Tigor di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya juga fokus pada upaya memperbaiki pelayanan transportasi publik, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakannya. Apalagi, ada semangat mengajak masyarakat menggunakan transportasi publik seperti KRL commuterline, utamanya orang-orang yang selama ini menggunakan mobil.

"Jadi menurut saya yang harus difokuskan saat ini adalah meningkatkan pelayanan angkutan umum massal dan juga aksesnya dengan tarif yang terjangkau,” kata Tigor.

Dia mengatakan untuk mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik layanan atau kenyamanan yang didapatkan minimal sama seperti ketika menggunakan kendaraan pribadi.

Dengan perbedaan kartu untuk kelompok yang dianggap memiliki kemampuan finansial, dikhawatirkan kelompok masyarakat tersebut akan kembali menggunakan kendaraan pribadi lantaran menganggap pelayanannya merepotkan.

“Fokus pemerintah saat ini memperbaiki pelayanannya dan integrasinya yang menurut saya saat ini masih banyak yang harus dibenahi,” ujarnya.

Tigor mencontohkan sistem yang dijalankan di Malaysia. Di negara tersebut, seluruh warganya mendapatkan subsidi untuk menggunakan transportasi publik, termasuk juga wisatawan asing.

“Jadi tidak usah repot-repot mengatur perbedaan tarif, fokus saja di perbaikan layanan,” tegas Tigor.

Sementara itu, pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, tidak mempermasalahkan soal adanya pembedaan tarif kereta rel listrik (KRL) Commuter Line berdasarkan kelompok tertentu.

Pasalnya, kata Djoko, layanan transportasi umum seperti Bus Trans Jateng dan Bus Trans Semarang sudah memberlakukan pembedaan tarif untuk kelompok umum, pelajar, mahasiswa, buruh, dan lansia.

"Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Malahan, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," tutur Djoko

Djoko menilai kebijakan itu seharusnya sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan porsi biaya transportasi masyarakat terhadap pendapatan mereka.

Djoko menyebutkan, ongkos naik KRL Jabodetabek saat ini memang murah. Namun, kata dia, biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan (last mile) masih lebih mahal.

Menurut Djoko, hal yang perlu diperhitungkan itu adalah ongkos total perjalan dari rumah hingga ke tempat tujuan tidak lebih dari 10 persen penghasilan bulanan.

Ia menuturkan, pelanggan KRL dapat mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia untuk mendapatkan akses tiket bersubsidi jika gajinya di bawah Rp 5 juta. Sebab pemilihan pelanggan mampu dan tidak mampu dilakukan secara proaktif oleh pelanggan KRL.

Pelanggan KRL dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta tersebut dapat menggunakan surat pengantar baik dari perusahaan maupun surat keterangan RT/RW tempat pelanggan KRL tinggal. Data ini akan diverifikasi terlebih dahulu karena terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Membuat usulan dengan yang mengetahuinya kepala kantornya boleh atau RT/RW juga boleh," sambungnya.

Djoko menyadari cara ini rentan dimanipulasi. Tetapi, dia menegaskan pemerintah akan sering melakukan sidak dan memberikan sanksi berat kepada mereka yang berbohong.

"Bisa saja kartunya dipakai orang tapi kalau ketahuan ada sidak nanti dia kena dan dikasih sanksi denda yang tinggi sehingga orang ada efek jera," kata dia.

Baca Juga

Wapres Ma'ruf Tanggapi Polemik Tarif KRL untuk Orang Kaya dan Miskin

Sementara itu, untuk penumpang KRL insidental, akan dibuatkan tarif khusus. Namun hal ini masih dalam proses pembahasan.

"Itu pemikirannya, belum sampai operasional, nanti kan ada base data pakai DTKS. Apalagi sekarang kita punya e-KTP yang bagus juga," kata dia.

Nantinya, subsidi yang didapat bisa dialihkan ke jenis angkutan lainnya. Asumsinya, ketika tarif KRL berbeda sesuai golongan, seperti orang kaya dan non kaya, maka besaran subsidi untuk KRL pun akan semakin berkurang.

Berkurangnya subsidi itu, yang nantinya bisa dialihkan ke angkutan pengumpan maupun angkutan lainnya. Menurut data yang dikantonginya, subsidi untuk KRL Jabodetabek sekitar Rp 1,5 triliun, sementara subsidi untuk bus perintis hanya Rp 125 miliar bagi daerah 3T.

Besaran subsidi tadi membuat tarif KRL Jabodetabek jadi jauh lebih murah. Sayangnya, jika dihitung secara ongkos total, pengguna transportasi umum menanggung beban lebih besar saat menuju stasiun.

"Murah naik KRL, tapi bisa jadi lebih mahal biaya dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan dari stasiun ke tempat tujuan (last mile)," ujar dia.