Kritik YLBHI Atas 100 Hari Jokowi-Ma’ruf di Bidang Demokrasi dan Hukum

MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai selama 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kondisi hukum dan hak asasi manusia terus memburuk seiring dengan pengabaian Konstitusi.

Ketua YLBHI Asfinawati menyebut dari segi pendekatan keamanan, ada upaya melakukan perluasan definisi radikalisme menjadi intoleransi dalam Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian dan Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang isinya memuat 11 butir larangan untuk tidak dilanggar oleh seluruh insan Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga

Ini Satu-satunya Kisah Keberhasilan di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

Selain definisi yang tidak jelas sehingga berpotensi pelaksanaan yang sewenang-wenang, SKB ini memperluas definisi radikalisme sehingga intoleransi masuk didalamnya.

"Tentu kita tidak suka dengan intoleransi tetapi mengkategorikannya sewenang-wenang akan memunculkan penanganan yang salah dan tidak menyelesaikan masalah. Hal ini juga ditunjukkan dengan melibatkan TNI dalam persoalan keamanan,"kata Asfinawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/1).

Pemerintah juga disebut melakukan pembungkaman kebebasan sipil. Asfinawati menilai, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan Jokowi yang intimidatif dengan meminta BIN dan POLRI “mendekati” Ormas yang menolak Omnibus Law.

Menurut dia, ini hanyalah melanjutkan kebijakan periode sebelumnya di mana dalam catatan LBH-YLBHI 6.128 orang mengalami pelanggaran HAM saat menyampaikan pendapat di muka umum.

"Data ini belum termasuk 21 orang yang ditangkap saat buruh melakukan aksi pada pidato Presiden 16 Agustus 2019," jelas Asfinawati.

Baca Juga

Bidang Ekonomi Masih Jadi Tantangan Terbesar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Ia juga melihat, Jokowi-Ma’ruf tidak menjadikan HAM hal penting yang harus mewarnai seluruh kebijakannya. Menteri-menteri pilihan Jokowi konsisten pula dengan pengabaian HAM.

Menkopulhukam Mahfud MD bahkan mencoba memelintir tentang apa yang disebut pelanggaran HAM dengan mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di Era Jokowi. Demikian pula Jaksa Agung yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

"Pernyataan kedua orang ini menggambarkan pilihan politik pemerintahan yang mengabaikan HAM," terang dia.

Jokowi juga dituding memperlemah pemberantasan korupsi. Asfinawati berpandangan, Jokowi tak kunjung mengeluarkan Perppu KPK.

"Pimpinan KPK yang memperlemah KPK didiamkan saja. Dan bahkan Menkumham Yasona yang telah melakukan tindakan melanggar etika sebagai Menteri dan terindikasi terlibat dalam penghalang-halangan proses peradilan hanya dijadikan contoh agar menteri-menteri lain hati-hati dalam menyampaikan pendapat," terang dia.

Baca Juga

100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Apa Saja yang Sudah Dikerjakan?

Asfinawati memastikan, pemerintah seperti menunjukkan makin jelasnya perampasan hak-hak rakyat yang dapat mengarah pada kondisi ekstrim demi memfasilitasi segelintir orang untuk mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya, di atas pembangkangan hukum dan hak asasi manusia.

"Pencabutan hak rakyat dan Demokrasi di depan mata," tutup dia. (Knu)