Yenny Wahid Tidak Bisa Menerima jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI


Yenny Wahid. ANTARA FOTO/Saptono
MerahPutih.com - Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid bersilaturahmi ke Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/8).
Yenny menanggapi pernyataan wartawan jika ditawari oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung posisi komisaris salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut dia, saat ini dirinya merasa sudah memiliki kecukupan dalam berbagai hal, sehingga tak perlu kursi pimpinan perusahaan pelat merah. Ia pun mengaku sedang menduduki kursi komisaris salah satu perusahaan swasta, bukan pemerintahan.
"Halah saya sudah cukup. Saya saat ini, nggak bisa ini. Saya komisaris di bank, bank swasta, bukan bank pemerintah ya. Saya murni orang swasta," ujar Yenny.
"Saya bukan pejabat. Saya juga kerja seperti kalian semua untuk dapatkan penghasilan. Jadi saya betul-betul nggak ada terikat dengan pemerintah apa pun," lanjutnya.
Baca juga:
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Kedatangan Yenny sendiri ke Balai Kota untuk bertemu Pramono demi membahas program terkait pelestarian kawasan pesisir Jakarta.
"Justru saya mau bantu pemerintah untuk buat program-program supaya bisa membawa kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Ditanya lebih lanjut jika ada tawaran posisi komisaris dari Pramono, Yenny mengaku tak bisa menerimanya karena dibatasi aturan yang melarang komisaris perusahaan daerah atau negara menduduki kursi pimpinan perusahaan swasta.
"Nggak bisa. Karena komisaris bank itu ada pembatasan. Jadi ya sudah jelas," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV

Tak Sekadar Bangun Infrastruktur, Jakpro Perkuat Peran dalam Pembangunan Ekosistem Kota Global

Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta

Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
