Yakin Ahok Tak Ngemis Jabatan, Pengamat: Dia Dibutuhkan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 14 November 2019
Yakin Ahok Tak Ngemis Jabatan, Pengamat: Dia Dibutuhkan

Basuki Tjahaja Purnama. Foto: (ANTARA/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, isu penujukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai salah satu bos di BUMN berjalan mulus.

Meski bakal muncul dugaan indikasi bagi-bagi jabatan dalam penunjukkan Ahok, namun hal itu sulit dibuktikan.

Baca Juga

Politikus PDIP Beberkan 4 Alasan Ahok Pantas Jadi Bos BUMN

"Bukan Ahok yang mengemis jabatan, tapi dia dibutuhkan. Bangsa ini butuh kerjasama dari semua pihak agar Indonesia menjadi negara maju sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (14/11).

Ahok. Foto: (MerahPutih/Dery Ridwansyah)

Menurut dia, sosok seperti Ahok memang dibutuhkan untuk membantu membesarkan BUMN Indonesia. Sebab Ahok mempunyai rekam jejak yang bagus dalam mengelola pemerintahan. "Integritas dan rekam jejak yang bagus membuat dia menjadi primadona saat ini," ucap dia.

"Apalagi jabatan tersebut sangat membutuhkan orang yang mempunyai kapasitas dan integritas tingkat tinggi sekelas Ahok," sambung dia.

Baca Juga:

Pengantin Bom Polrestabes Medan Pernah Bikin Parodi Jokowi-Ahok di YouTube

Ahok memang santer dikabarkan bakal mengisi posisi penting di Pertamina sebagai komisaris utama. Hal itu terkuak usai Ahok menemui Menteri BUMN, Erick Thohir. Dia mengaku siap dilibatkan dalam pengelolaan perusahan BUMN.

"Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia," ujar Ahok kala itu. (Knu)

#Basuki Tjahaja Purnama #PT Pertamina #BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan